Samarinda, Kaltimedia.com – Pergantian Direktur Utama Bankaltimtara memunculkan tanda tanya di lingkungan legislatif Kalimantan Timur.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengaku lembaganya tidak dilibatkan dalam proses pergantian jajaran direksi bank daerah tersebut.
Pria yang akrab disapa Hamas itu menyebut, hingga kini DPRD belum menerima undangan resmi maupun penjelasan terkait mekanisme pergantian pimpinan Bankaltimtara.
“Kami memang tidak dilibatkan karena bukan pemilik saham. Jadi dalam proses pergantian direksi ini, DPRD tidak mengetahui secara detail,” ujarnya.
Meski memahami posisi DPRD bukan sebagai pemegang saham, Hamas menilai terdapat ketidakseimbangan peran antara fungsi pengawasan dan keterlibatan dalam keputusan strategis.
Ia menyoroti, di satu sisi DPRD tidak dilibatkan dalam pergantian direksi, namun di sisi lain tetap memiliki peran penting dalam menyetujui penyertaan modal daerah ke bank tersebut.
“Kalau penambahan modal daerah, tentu harus melalui persetujuan DPRD. Tapi untuk hal lain seperti pergantian direksi, kami tidak dilibatkan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan DPRD tetap memiliki tanggung jawab dalam aspek pengawasan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah.
Hamas berharap ke depan terdapat komunikasi yang lebih terbuka antara manajemen Bankaltimtara dan DPRD.
Ia menilai, meskipun tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan keputusan, DPRD seharusnya tetap dilibatkan minimal dalam bentuk pemberitahuan atau undangan, khususnya kepada pimpinan dewan maupun komisi terkait.
“Ke depan, kami berharap DPRD bisa diundang, baik pimpinan maupun komisi yang membidangi. Walaupun tidak terlibat langsung, paling tidak bisa memberikan masukan,” katanya.
Terkait pergantian pimpinan sebelum masa jabatan berakhir, Hamas menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Forum tersebut terdiri dari pemerintah kabupaten dan kota sebagai pemegang saham Bankaltimtara.
Ia menduga keputusan itu diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan internal, termasuk evaluasi terhadap kinerja manajemen sebelumnya.
“Keputusan itu ada di RUPS. Mereka yang memiliki saham yang menentukan. Mungkin ada pertimbangan tertentu, termasuk evaluasi kinerja,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
