Jakarta, Kaltimedia.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam memperkuat upaya mitigasi dan pencegahan bencana di Indonesia.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk pencegahan bencana dalam lima tahun terakhir tergolong sangat minim, yakni hanya berkisar Rp17 hingga Rp19 miliar per tahun.
“Dalam lima tahun terakhir, anggaran pencegahan atau mitigasi bencana BNPB relatif sangat terbatas, hanya sekitar Rp17 sampai Rp19 miliar per tahun,” ujar Suharyanto saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/2/2026).
Ia menilai jumlah tersebut tidak sebanding dengan tingginya risiko dan kompleksitas bencana yang dihadapi Indonesia sebagai negara rawan bencana alam. Meski demikian, BNPB terus berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, khususnya pada fase pra-bencana, tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu langkah yang ditempuh BNPB adalah memanfaatkan skema pembiayaan melalui pinjaman luar negeri. Menurut Suharyanto, dalam lima tahun terakhir sejumlah pinjaman telah disetujui dan digunakan untuk memperkuat kemampuan BNPB dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana.
“Alhamdulillah, ada beberapa pinjaman luar negeri yang disetujui untuk meningkatkan kapasitas BNPB, khususnya dalam penanganan pra-bencana,” katanya.
Selain itu, BNPB juga mengoptimalkan penggunaan dana siap pakai. Dana ini merupakan anggaran yang dapat digunakan ketika bencana telah terjadi dan suatu wilayah ditetapkan dalam status siaga atau tanggap darurat.
Suharyanto menjelaskan bahwa meskipun dana siap pakai umumnya digunakan untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana, BNPB juga berupaya memanfaatkannya untuk meningkatkan ketahanan daerah agar lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang.
“Setelah bencana terjadi, selain pemulihan, kami juga berupaya meningkatkan ketahanan daerah agar lebih siap menghadapi bencana pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
BNPB berharap adanya dukungan kebijakan dan penguatan anggaran ke depan agar upaya mitigasi dapat berjalan lebih optimal dan risiko bencana terhadap masyarakat dapat ditekan sejak dini. (Ang)
