Samarinda, Kaltimedia.com — Rencana peningkatan perlengkapan jalan di berbagai wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan anggaran.
Ratusan unit penerangan jalan umum (PJU), ribuan rambu lalu lintas, pagar pengaman, hingga ratusan kilometer marka jalan sejatinya telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Namun, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat membuat sejumlah program tersebut berpotensi tertunda.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan, baik yang berstatus nasional maupun provinsi, saat ini berada dalam kondisi yang tidak ideal.
Menurutnya, efisiensi anggaran berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan program yang telah dirancang.
“Baik jalan nasional maupun jalan provinsi sama-sama terkena dampak efisiensi. Kalau anggarannya tidak tersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” ujarnya.
Dalam dokumen perencanaan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim tahun 2025, tercantum puluhan paket kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. Program tersebut meliputi pemasangan PJU konvensional dan berbasis tenaga surya (solar cell), rambu lalu lintas, marka jalan, serta pagar pengaman di sejumlah ruas strategis.
Untuk wilayah Kota Samarinda, direncanakan pemasangan 393 unit PJU solar cell dan 56 unit PJU konvensional. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi daerah dengan kebutuhan terbesar, yakni 1.158 unit PJU solar cell.
Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) direncanakan memperoleh 360 unit PJU, Kabupaten Berau 300 unit, Kota Balikpapan 250 unit, dan Kota Bontang 200 unit.
Aspek keselamatan lalu lintas juga menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Sekitar 9.000 unit rambu lalu lintas direncanakan terpasang di Samarinda, Kukar, Kutim, Berau, Balikpapan, dan Bontang. Selain itu, marka jalan dirancang dibangun sepanjang kurang lebih 121 kilometer, dengan konsentrasi terbesar di wilayah Kukar dan Kutim.
Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah harus menata ulang skala prioritas pembangunan. Tidak semua program dapat direalisasikan dalam waktu dekat, sehingga harapan akan jalan yang lebih aman dan tertata terpaksa menunggu hingga kondisi anggaran kembali memungkinkan. (Rfh)
Editor: Ang
