Samarinda, Kaltimedia.Com — Rencana peningkatan perlengkapan jalan di berbagai wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius.
Ratusan unit penerangan jalan umum (PJU), ribuan rambu lalu lintas, pagar pengaman, hingga ratusan kilometer marka jalan sejatinya telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Namun, keterbatasan anggaran kembali menjadi kendala utama dalam realisasi program tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan, baik yang berstatus jalan nasional maupun provinsi, saat ini berada dalam kondisi yang tidak ideal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kebijakan efisiensi ini berdampak langsung. Baik jalan nasional maupun jalan provinsi sama-sama terkena dampaknya. Kalau anggarannya tidak tersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembatasan anggaran terjadi secara merata sehingga pemerintah daerah harus realistis dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur.
Padahal, dalam dokumen perencanaan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim tahun 2025, tercantum puluhan paket kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. Program tersebut meliputi pemasangan PJU konvensional dan PJU berbasis tenaga surya (solar cell), rambu lalu lintas, marka jalan, serta pagar pengaman di sejumlah ruas strategis.
Untuk wilayah Kota Samarinda, rencana pemasangan PJU solar cell mencapai 393 unit, ditambah 56 unit PJU konvensional.
Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi daerah dengan kebutuhan terbesar, yakni 1.158 unit PJU solar cell.
Adapun daerah lain yang masuk dalam perencanaan antara lain Kutai Timur (360 unit), Berau (300 unit), Balikpapan (250 unit), dan Kota Bontang (200 unit).
Dari sisi keselamatan lalu lintas, Pemerintah Provinsi Kaltim juga merencanakan pemasangan sekitar 9.000 unit rambu lalu lintas yang tersebar di Samarinda, Kukar, Kutai Timur, Berau, Balikpapan, dan Bontang.
Selain itu, pembangunan marka jalan sepanjang kurang lebih 121 kilometer turut masuk dalam agenda, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah Kukar dan Kutai Timur.
Namun, seluruh rencana tersebut kini harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas. Efisiensi anggaran memaksa pemerintah daerah untuk menata ulang skala prioritas, sehingga tidak semua program dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Harapan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang lebih aman dan tertata pun terpaksa harus menunggu hingga kondisi keuangan daerah kembali memungkinkan. (Rfh)
Editor: Ang
