Jakarta, Kaltimedia.com – Musyawarah Besar (Mubes) Warga Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan agar pemerintah menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sebagai bencana ekologis nasional. Seruan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan NU terhadap masyarakat rentan yang paling terdampak bencana.
Seruan tersebut dibacakan oleh putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inayah Wahid, dalam forum Mubes yang digelar di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2025).
“Sebagai khidmah NU bagi bangsa, NU perlu segera merespons berbagai situasi kebangsaan dan kerakyatan, dengan keberpihakan tegas kepada mustadl’afin (kelompok lemah, tertindas, dan termarginalisasi). Untuk itu, PBNU perlu mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana ekologi nasional di Sumatra,” ujar Inayah Wahid.
Ia menegaskan, penetapan status tersebut bukan sekadar administratif, melainkan bentuk keberpihakan negara terhadap warga yang selama ini menanggung dampak kerusakan lingkungan secara sistemik.
Senada dengan itu, mantan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Helmi Ali, menilai rangkaian bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan jangka panjang yang abai terhadap aspek lingkungan dan kepentingan rakyat.
“Kita menyebut ini bencana ekologi, artinya ini bukan atau tidak alami. Dan kalau kita tulis dari belakang, maka sebenarnya ini bisa dikatakan efek dari kebijakan pembangunan yang sudah berlangsung dari zaman Orde Baru dan berlangsung sampai sekarang,” kata Helmi.
Menurutnya, meski persoalan bencana ekologis sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, langkah awal yang harus segera diambil pemerintah adalah pengakuan atas karakter bencana tersebut.
“Oleh karena itu, meskipun tidak menyebut tentang bagaimana caranya, yang paling penting sebenarnya pemerintah itu pertama-tama menyatakan ini sebagai bencana ekologis, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya,” jelasnya.
Helmi menambahkan, warga NU berharap hasil rekomendasi Mubes dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan ditindaklanjuti secepat mungkin, termasuk melalui pembahasan teknis lanjutan.
“Kemudian secara teknis itu nanti mungkin ada rekomendasi yang lebih khusus tentang teknis penetapan bencana nasional,” ungkapnya. (Ang)
