Samarinda, Kaltimedia.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan perhatian lebih terhadap sistem pengawasan madrasah yang dinilai masih lemah dan membutuhkan dukungan lintas sektor.
Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Bidang Pendidikan Madrasah Kemenag Kaltim dan Komisi IV DPRD Kaltim pada Rabu (26/11/2025).
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Sabransyah, mengatakan bahwa kelemahan utama terletak pada kurangnya jumlah pengawas, ketimpangan kesejahteraan, serta minimnya fasilitas penunjang kinerja.
Dari total 567 madrasah negeri dan swasta di Kaltim, hanya 25 pengawas yang aktif. Akibatnya, satu pengawas harus menangani 15 hingga 20 madrasah, jauh dari standar ideal 5–10 lembaga.
“Kami menghadapi situasi yang berat. Beban kerja pengawas terlalu besar akibat moratorium pengangkatan pengawas yang berlangsung cukup lama,” ujar Sabransyah.
Ia menambahkan, kondisi ini menghambat peningkatan mutu pembelajaran, terutama karena 93,3 persen madrasah di Kaltim dikelola masyarakat dengan kemampuan anggaran terbatas.
Sabransyah juga menyoroti perbedaan kesejahteraan antara pengawas madrasah di bawah Kemenag dan pengawas sekolah umum di bawah pemerintah daerah. Ia menyebut ketimpangan itu dapat memengaruhi motivasi dan kinerja.
“Kami sangat berharap ada upaya penyetaraan kesejahteraan. Pengawas madrasah mengemban tugas yang sama pentingnya dengan pengawas sekolah umum,” tegasnya.
Selain itu, Kemenag meminta dukungan Pemprov untuk pengadaan fasilitas kerja seperti kendaraan dinas dan laptop. Peralatan tersebut dinilai krusial untuk menunjang mobilitas pengawas yang harus menjangkau wilayah kerja cukup luas.
Keterbatasan anggaran pusat membuat kebutuhan tersebut sulit dipenuhi secara mandiri oleh Kemenag.
Permintaan itu mendapat respons positif dari Komisi IV DPRD Kaltim. Legislator berkomitmen menindaklanjuti melalui rapat lanjutan bersama OPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltim.
Kemenag juga tengah menyiapkan mekanisme kerja sama untuk dukungan insentif pengawas madrasah. Dua opsi pembiayaan sedang dibahas, yakni melalui hibah ke Kemenag atau disalurkan langsung ke rekening pengawas sesuai aturan yang berlaku.
Di akhir pertemuan, Sabransyah menegaskan pentingnya kolaborasi agar kualitas pendidikan madrasah dapat meningkat sejajar dengan sekolah umum.
“Mencerdaskan anak bangsa adalah tanggung jawab bersama. Kami sangat berharap kehadiran Pemprov dalam mendukung madrasah dapat setara dengan perhatian yang diberikan kepada sekolah umum,” ujarnya. (Rfh)
Editor: Ang
