Samarinda, Kaltimedia.com – Pemerintah Kota Samarinda memastikan tidak lagi melanjutkan rencana pemindahan tiga sekolah negeri yang sebelumnya dipertimbangkan untuk direlokasi akibat persoalan banjir dan potensi longsor.
Setelah menjalani serangkaian kajian teknis, pemerintah menyimpulkan bahwa seluruh persoalan pada sekolah-sekolah tersebut masih dapat diselesaikan melalui perbaikan infrastruktur tanpa perlu memindahkan bangunan ke lokasi baru.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa SDN 013 dan SMPN 24 Bukit Pinang pada awalnya masuk dalam daftar sekolah yang direncanakan pindah karena kerap terendam banjir. Namun, pemetaan lapangan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas PUPR, BPBD, hingga TWAP menunjukkan bahwa titik penyebab genangan sudah teridentifikasi dengan jelas.
“Setelah seluruh data fisik dan kondisi lingkungan kami evaluasi, ternyata masalah banjir di dua sekolah tersebut bisa ditangani langsung. Jadi tidak perlu membangun unit sekolah baru,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memperbaiki sistem drainase dan saluran air di sekitar sekolah. Setelah pekerjaan teknis tuntas, sekolah akan mendapatkan pemeliharaan lanjutan berupa pengecatan, peningkatan fasilitas, hingga penataan ruang belajar agar siap digunakan pada tahun ajaran berikutnya.
Perubahan kebijakan juga berlaku bagi SMPN 27 Batu Cermin yang sempat direncanakan pindah karena berada di area rawan longsor. Kajian teknis menyatakan bahwa risiko longsor masih bisa dikendalikan melalui rekayasa fisik di kawasan bukit belakang sekolah.
Solusi yang disiapkan pemerintah meliputi metode cut and fill, yaitu memangkas kontur bukit dan menempatkan material tanah ke bekas kolam tambang. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi kemiringan dan memperkuat struktur tanah di area tersebut.
“Semua rekomendasi teknis sudah lengkap dan siap dikerjakan untuk memastikan keamanan siswa dan guru,” kata Andi Harun.
Dengan keputusan ini, Pemkot Samarinda menegaskan bahwa pendekatan perbaikan langsung di lokasi eksisting lebih efektif dibanding relokasi. Pemerintah juga menekankan bahwa keselamatan serta kenyamanan proses belajar mengajar tetap menjadi prioritas utama. (Rfh)
Editor: Ang
