KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Santer terdengar bahwa ada rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (BDH) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kemungkinan tersebut. Meskipun hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai jumlah pemotongan, Pemkot memastikan seluruh layanan publik dan program prioritas tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus senantiasa bersiap menghadapi dinamika fiskal nasional agar stabilitas pembangunan di daerah tidak terganggu.
“Memang ada informasi mengenai rencana pemotongan DBH, namun kami belum menerima keputusan resmi terkait nilai maupun mekanismenya. Kami berharap kebijakan tersebut tidak terlalu memberatkan, terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur,” kata Bagus, pada Senin (13/10/2025).
Menurut Bagus, sejumlah kepala daerah dari provinsi penghasil, antara lain Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua, telah menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka kepada pemerintah pusat. Mereka berharap agar kebijakan fiskal nasional tetap mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan di daerah penghasil, yang selama ini turut menopang perekonomian nasional.
“Provinsi penghasil memang berpotensi terdampak paling besar. Karena itu, kami berharap adanya kebijakan yang lebih proporsional. Namun, apapun keputusannya nanti, kami di daerah akan tetap siap dan menyesuaikan diri,” tegasnya.
Bagus memastikan, sekalipun terjadi pengetatan fiskal, Pemkot Balikpapan tidak akan mengorbankan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih, serta penanganan banjir akan tetap menjadi prioritas utama.
“Kalaupun ada pengurangan anggaran, kepentingan masyarakat tetap kami dahulukan. Pemerintah tidak boleh mengabaikan pelayanan publik,” lanjutnya.
Untuk menjaga ketahanan fiskal daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Balikpapan telah menyiapkan berbagai skenario keuangan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil meskipun terjadi perubahan kebijakan dari pusat.
“Kami sudah menghitung berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk. Jadi, ketika keputusan resmi dari pusat diumumkan, kami sudah siap menyesuaikan dengan cepat,” jelas Bagus.
Dirinya pun berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan kondisi daerah penghasil. Namun, apapun keputusannya, pemerintah daerah tetap semangat dalam membangun kota dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. (mang)
