Samarinda, Kaltimedia.com – Persoalan klasik soal distribusi pupuk subsidi kembali mencuat di Kalimantan Timur (Kaltim). Kali ini, DPRD Kaltim angkat bicara dan menyuarakan keresahan petani terhadap sistem distribusi yang masih sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan bahwa pola distribusi yang tersentralisasi ini justru menjadi hambatan serius bagi peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, banyak pupuk yang dikirim dari pusat tidak sesuai dengan karakteristik tanah lokal, yang memiliki kondisi berbeda dari wilayah seperti Jawa.
“Setiap kali kami turun ke lapangan dan bertemu petani, keluhan utama selalu soal pupuk. Pemerintah daerah tidak punya kuasa menentukan jenis pupuk apa yang dibutuhkan. Semua sudah diputuskan pusat, dan ini jadi masalah,” ujar Guntur, Senin (4/8/2025).
Guntur menjelaskan bahwa tanah di sebagian besar wilayah Kaltim cenderung bersifat asam dan memiliki kandungan besi tinggi. Hal ini menyebabkan pupuk jenis urea atau TSP, yang umum dikirim dari pusat, kurang efektif untuk meningkatkan hasil panen.
Alih-alih pupuk standar, petani di Kaltim justru membutuhkan kapur pertanian atau bahan penyeimbang keasaman tanah. Jika pupuk tidak sesuai, bukan hanya hasil panen yang terdampak, tapi juga efisiensi penggunaan anggaran pertanian menjadi sia-sia.
“Ini bukan sekadar distribusi logistik, tapi menyangkut nasib panen dan pendapatan petani. Jika sistem tetap seperti ini, akan sulit bagi daerah seperti Kaltim mencapai target ketahanan pangan,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Guntur mendorong adanya reformasi kebijakan pertanian nasional. Ia menilai pendekatan seragam untuk seluruh Indonesia sudah tidak relevan lagi, terutama dalam konteks kebutuhan agrikultur yang berbeda-beda di tiap daerah.
Ia mengusulkan model distribusi berbasis daerah, di mana pemerintah provinsi memiliki wewenang penuh untuk menentukan jenis pupuk yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Dalam skema ideal yang ia ajukan, pemerintah pusat cukup fokus pada penyediaan alat dan mesin pertanian, sementara provinsi mengatur distribusi pupuk, dan kabupaten menangani pengadaan bibit.
“Daerah tahu kebutuhan riil di lapangan. Mereka punya data, kapasitas, dan kedekatan langsung dengan petani. Sudah saatnya sistem pupuk subsidi disesuaikan dengan realitas lokal,” ujarnya.
Guntur menegaskan bahwa jika ingin mencapai kedaulatan pangan nasional, pemerintah perlu memberikan peran yang lebih besar kepada daerah. Petani, menurutnya, tidak butuh sistem yang kaku dan tidak fleksibel, melainkan dukungan nyata yang benar-benar sesuai dengan kondisi mereka.
“Petani sudah cukup sabar dengan sistem yang ada. Tapi kalau kita tidak segera berubah, produktivitas pertanian akan tetap stagnan,” tutup Guntur. (Rfh)
Editor: Ang
