Gaza, Kaltimedia.com — Pemerintah Israel menghadapi tekanan internasional yang semakin besar setelah dituduh menciptakan kelaparan sistemik di Jalur Gaza. Meski membantah keterlibatan dalam krisis kemanusiaan tersebut, bukti-bukti kuat dan laporan dari berbagai lembaga internasional justru menunjukkan sebaliknya.
Tuduhan kelaparan massal yang kini terjadi di Gaza bahkan telah disebut sebagai “kelaparan buatan manusia” oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pandangan tersebut diperkuat dengan pernyataan bersama 28 negara, termasuk Inggris, yang menyalahkan Israel secara langsung atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza.
“Sistem distribusi bantuan Israel berbahaya, menyebabkan ketidakstabilan, dan merampas martabat manusia,” tulis pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip dari The Guardian, Senin (28/7/2025).
Israel Membantah, Tapi Pernyataan Internal Bertentangan
Meski para pejabat Israel menyangkal adanya kelaparan di Gaza, bahkan menyalahkan Hamas dan organisasi internasional atas kesulitan distribusi bantuan, pernyataan kontroversial dari internal pemerintahan Israel justru memicu kemarahan lebih besar.
Salah satunya datang dari Amichai Eliyahu, Menteri Warisan Israel dari sayap kanan, yang secara terbuka menyampaikan pernyataan bernada genosida, kelaparan, dan pembersihan etnis. Meskipun Israel kemudian menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukan bagian dari kebijakan resmi, dampaknya telah memperkuat persepsi publik bahwa ada kebijakan sistemik di balik krisis ini.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Israel, David Mencer, dalam wawancaranya dengan Sky News menyatakan, “Tidak ada kelaparan di Gaza, yang ada hanyalah kelaparan akan kebenaran.” Klaim ini bertolak belakang dengan laporan lapangan dan pengakuan lembaga-lembaga kemanusiaan.
Laporan dari Médecins Sans Frontières (MSF) atau Dokter Lintas Batas mengungkapkan bahwa seperempat anak-anak kecil dan ibu hamil atau menyusui yang mereka tangani mengalami malnutrisi. Data tersebut sejalan dengan temuan PBB yang menyebut satu dari lima anak di Kota Gaza kini menderita kekurangan gizi parah.
WHO pun memperingatkan bahwa pasokan makanan terapi yang sangat penting untuk merawat anak-anak kekurangan gizi sudah hampir habis. “Sebagian besar persediaan telah dikonsumsi dan apa yang tersisa akan segera habis,” kata juru bicara WHO.
Salah satu dalih utama Israel adalah menyalahkan Hamas atas intersepsi bantuan kemanusiaan. Namun, laporan bocor dari penilaian internal Amerika Serikat membantah klaim ini. Dari 156 insiden yang melibatkan kehilangan bantuan kemanusiaan AS di Gaza (Oktober 2023 – Mei 2025), tidak ada bukti sistematis bahwa Hamas terlibat.
Klaim Israel pun makin meragukan setelah terungkap bahwa mereka mengandalkan organisasi swasta, yaitu Yayasan Kemanusiaan Gaza, yang belum berpengalaman dan kini menjadi pusat kontroversi karena terlibat dalam sejumlah insiden kekerasan terhadap warga sipil.
Bukan hanya menyalahkan, Israel juga disebut secara aktif menghambat distribusi bantuan. Dalam satu hari, Israel menolak 8 dari 16 permintaan PBB untuk mengangkut bantuan ke Gaza. Bahkan dua permintaan yang telah disetujui justru terganjal di lapangan akibat hambatan administratif dan birokratis yang disengaja.
Israel juga dilaporkan tidak memperbarui visa pejabat tertinggi bantuan PBB di Gaza, Jonathan Whittall, sebuah langkah yang dinilai mempersempit ruang gerak bantuan kemanusiaan di lapangan.
Meskipun Israel berusaha mengalihkan kesalahan, hukum internasional tetap menyatakan bahwa sebagai pihak pendudukan, Israel wajib menjamin akses terhadap kebutuhan dasar warga sipil yang berada di bawah kontrolnya. Upaya menyalahkan pihak lain seperti Hamas, PBB, atau organisasi bantuan tidak menghapus tanggung jawab ini.
Dengan memburuknya kondisi dan kehabisan pasokan pangan darurat, situasi kemanusiaan di Gaza kian mendesak. Dunia internasional pun semakin menyoroti tindakan Israel sebagai faktor utama krisis, dan menyerukan pertanggungjawaban serta akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan. (Ang)
