Pati, Kaltimedia.com — Wacana pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo, akhirnya kandas setelah DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak melanjutkan proses tersebut dalam rapat paripurna penyampaian hasil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, Jumat (31/10/2025).
Pertama, usulan pemakzulan yang diajukan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Kedua, pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yaitu Fraksi Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar.
Dari total 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara mendukung opsi rekomendasi perbaikan, sementara sisanya mendukung pemakzulan. Dengan hasil tersebut, usulan pemakzulan resmi gugur.
“Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,”
ujar Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, dikutip dari Antara.
Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Sudewo. Rekomendasi hasil rapat akan disampaikan kepada Bupati Pati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Ali menegaskan, seluruh proses berjalan transparan dan netral tanpa rekayasa. Ia menyebut, rapat paripurna telah dijadwalkan sejak awal dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pak Bupati sudah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja. DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi,” tambah Ali.
Ia pun meminta masyarakat Pati menghormati hasil keputusan paripurna tersebut. “Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik, kami siap menerimanya,” ujarnya.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Bandang Teguh Waluyo, menyampaikan hasil investigasi yang mencakup 12 poin temuan terkait berbagai kebijakan Bupati Sudewo.
Beberapa di antaranya meliputi:
- Kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB),
- Dugaan pemecatan pegawai RSUD Pati,
- Persoalan mutasi aparatur sipil negara (ASN),
- Proses pengadaan barang dan jasa,
- Pengelolaan proyek infrastruktur dan UMKM,
- Pengelolaan Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.
Pansus juga menyoroti dugaan pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, dan pelanggaran sumpah jabatan yang dianggap tidak sesuai etika pemerintahan.
Meski demikian, mayoritas fraksi menilai persoalan tersebut masih dapat diperbaiki tanpa perlu melalui langkah pemakzulan.
DPRD Pati berkomitmen untuk terus mengawal implementasi rekomendasi tersebut agar pemerintahan daerah berjalan lebih baik dan transparan. (Ang)
