Jakarta, Kaltimedia.com – Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menepis isu darurat militer yang ramai beredar di media sosial pasca aksi penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan oleh massa tak dikenal.
Ia menegaskan bahwa TNI tetap berpegang teguh pada konstitusi, dan isu darurat militer yang berkembang sama sekali tidak benar.
“Saya sampaikan bahwa TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat, antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes angkatan. Tentunya kita dalam satu kuda itu semua. Kalau ada anggapan seperti itu (darurat militer), tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan,” kata Tandyo usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Menurut Tandyo, TNI solid dalam satu komando dan tidak memiliki niatan mengambil alih pengamanan. Ia menekankan bahwa keterlibatan TNI di lapangan semata-mata merupakan bentuk dukungan kepada institusi lain, sesuai perintah resmi yang dikeluarkan.
“TNI turun memberikan bantuan kepada institusi lain ketika perintah sudah turun,” ujarnya.
Tandyo menambahkan, langkah yang dilakukan TNI merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto serta permintaan pihak kepolisian. Ia memastikan bahwa fokus utama TNI adalah membantu menjaga stabilitas dan keamanan nasional, bukan mengambil alih peran aparat keamanan lainnya. (Ang)
