BALIKPAPAN – Pangdam/VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, kembali mengingatkan seluruh anggota TNI yang berada di bawah naungan Kodam VI/Mlw untuk tetap menjaga netralitas pada pemilu 2024 dengan tidak terlibat politik praktis.
Mayjen TNI Tri Budi menyebut, netralitas prajurit TNI adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi dan tidak dapat dikompromikan.
“TNI harus netral, tidak boleh ada campur tangan atau dukungan terhadap salah satu pihak politik. Termasuk jika ada hubungan keluarga atau personal dengan anggota partai politik tertentu,” tegas Pangdam, beberapa waktu lalu.
Netralitas TNI salah satu kunci keberhasilan Pemilu tahun 2024 mendatang. Hal ini bukan hanya sebuah arahan, melainkan sudah menjadi aturan yang diatur secara hukum.
Setiap pelanggaran terhadap netralitas pun akan diberikan sanksi tegas. Bisa mencakup hukuman pidana, bahkan hukuman penjara dengan durasi yang signifikan. Dalam beberapa kasus, pemecatan dari jabatan TNI juga merupakan pilihan.
Semua prajurit TNI di wilayah Kodam VI/Mulawarman pun diminta untuk saling mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang disaksikan, termasuk masyarakat yang mungkin mengetahui informasi terkait.
“Hukuman yang diberikan akan sesuai dengan hukum pidana militer yang berlaku. Jika pelanggaran serius akan ditindaklanjuti dengan tegas,” ucap Mayjen Tri Budi. (Pcm)
