KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan memastikan arus kedatangan penduduk pascalibur panjang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hingga awal April 2026, jumlah masyarakat yang mengurus dokumen administrasi kependudukan masih terpantau stabil.
Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan, Tirta Dewi, menyampaikan bahwa berdasarkan data pelayanan pada periode 25 hingga 27 Maret 2026, jumlah pendatang yang tercatat melakukan pengurusan administrasi kependudukan berada di kisaran 75 orang. Angka tersebut dinilai masih sejalan dengan kondisi pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
“Belum ada lonjakan signifikan. Angkanya masih relatif sama seperti tahun lalu. Balikpapan ini kan kota transit, banyak yang hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke Penajam Paser Utara atau wilayah lain,” ujarnya, Rabu (01/04/2026).
Ia menjelaskan bahwa posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus kota transit menjadikan mobilitas penduduk cukup dinamis. Meski demikian, sebagian besar pendatang tidak menetap dalam jangka waktu lama, melainkan hanya singgah sebelum menuju daerah tujuan lainnya.
Kendati demikian, Disdukcapil tetap mengimbau masyarakat yang datang ke Balikpapan, khususnya yang berencana bekerja atau tinggal sementara, untuk melaporkan keberadaannya. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui ketua Rukun Tetangga (RT) setempat maupun secara mandiri melalui layanan administrasi kependudukan sebagai penduduk non-permanen.
Menurut Tirta, langkah ini penting guna menjaga ketertiban administrasi kependudukan sekaligus memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan secara akurat.
“Tidak dilarang orang datang ke Balikpapan. Namun, kalau memang tinggal cukup lama, sebaiknya melakukan pelaporan, baik ke RT maupun melalui layanan Disdukcapil. Kalau sudah menetap, tentu disarankan untuk mengurus perpindahan domisili secara resmi,” jelasnya.
Di sisi lain, Disdukcapil Balikpapan terus mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis digital. Program ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan secara lebih praktis dan efisien.
Tirta mengungkapkan bahwa respons masyarakat terhadap program IKD cukup positif. Antusiasme warga dalam mengaktifkan identitas digital tersebut terus meningkat, seiring kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaannya.
Saat ini, layanan aktivasi IKD telah tersedia di 21 kelurahan yang tersebar di enam kecamatan di Kota Balikpapan. Selain membuka layanan di kantor kelurahan, Disdukcapil juga menerapkan metode jemput bola dengan mendatangi wilayah yang belum memiliki fasilitas layanan secara langsung.
“Mulai pekan ini, kami fokus di wilayah Balikpapan Barat, khususnya di Kelurahan Margasari. Selama satu bulan penuh, setiap Selasa hingga Kamis, tim kami akan hadir langsung untuk melayani aktivasi IKD,” kata Tirta.
Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, Disdukcapil turut melibatkan para ketua RT sebagai ujung tombak informasi di tingkat masyarakat. Peran RT dinilai strategis dalam menyampaikan edukasi sekaligus mengajak warga untuk segera mengaktifkan IKD.
“Sosialisasi sudah kami lakukan bersama lurah dan camat. Sekarang kami perkuat peran RT, karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Harapannya, aktivasi IKD bisa semakin merata,” tambahnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Disdukcapil Balikpapan berharap layanan administrasi kependudukan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kesadaran warga terhadap pentingnya tertib administrasi juga diharapkan terus meningkat seiring dengan penguatan layanan digital yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. (mang/Adv Diskominfo Balikpapan)
