Jakarta, Kaltimedia.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan terkena pemotongan meskipun terdapat kekhawatiran terkait potensi pelebaran defisit keuangan negara hingga tiga persen.
Dadan mengatakan keputusan tersebut telah dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Tadi sudah kami bicarakan terkait hal itu. Sementara, kami masih belum ada perubahan dan menunggu situasi,” ujar Dadan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).
“Sementara, kami masih tetap dengan yang ada terutama yang sudah ditetapkan dengan Undang-Undang APBN 2026,” lanjutnya.
Menurut Dadan, sekitar 93 persen anggaran BGN dialokasikan langsung untuk bantuan pemerintah melalui program MBG.
Program tersebut menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tidak akan memangkas anggaran MBG secara keseluruhan.
Namun, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi dan memotong anggaran pada sub-program yang dinilai tidak produktif.
“Jadi, MBG enggak akan dipotong, kecuali yang enggak produktif. Kita lihat saja. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, coret. Beli komputer lagi, coret. Yang enggak perlu-perlu, yang enggak berhubungan dengan makanan,” tutur Purbaya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan setiap pengeluaran dalam program MBG benar-benar digunakan secara efektif dan efisien.
“MBG enggak kami potong anggarannya, tapi kami pastikan yang dibelanjakan betul-betul efektif dan efisien,” sebutnya. (Ang)
