Samarinda, Kaltimedia.com — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal demokrasi serta pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis sebagai kekuatan penggerak perubahan sosial dan kontrol kebijakan publik.
Ia menyebutkan, sikap kritis anak muda menjadi elemen penting dalam merespons berbagai isu strategis, mulai dari persoalan lingkungan, sosial kemasyarakatan, hingga kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berpandangan, demokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa komunikasi dua arah yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemuda dinilai berperan sebagai penyalur aspirasi publik sekaligus penjaga kualitas demokrasi.
“Pemuda harus tetap menjadi penggerak perubahan. Kritik itu penting, tetapi akan lebih bermakna jika disertai solusi yang membangun,” ujar Jahidin, Selasa (10/2/2026).
Jahidin juga menyoroti keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan yang telah disahkan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia menilai regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan generasi muda.
Menurutnya, Perda Kepemudaan berfungsi sebagai landasan hukum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemuda agar mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Aturan tersebut juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Melalui regulasi itu, pemuda didorong untuk terlibat dalam diskusi publik, menyampaikan aspirasi, serta ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Dorong Peningkatan Kapasitas Pemuda
Lebih lanjut, Jahidin menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pemuda melalui keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan maupun organisasi kepemudaan di luar kampus. Dengan dukungan regulasi yang jelas, pembinaan dan pengembangan pemuda diharapkan dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.
Ia menilai efektivitas Perda Kepemudaan sangat bergantung pada kemauan pemuda untuk aktif menjalin komunikasi dengan instansi terkait. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan berbagai wadah dan mekanisme dialog yang dapat dimanfaatkan.
“Fasilitas dan ruang dialog sudah tersedia. Tinggal bagaimana pemuda mengambil peran dan memaksimalkan peluang tersebut,” jelasnya.
Jahidin menambahkan, perhatian pemerintah daerah terhadap sektor kepemudaan merupakan langkah strategis dalam menyiapkan calon pemimpin masa depan yang kompeten dan berdaya saing. Pengembangan kreativitas, inovasi, kewirausahaan, serta kepemimpinan menjadi aspek penting dalam pembangunan pemuda.
Meski demikian, ia mengakui upaya pengembangan kepemudaan masih perlu terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, Jahidin mengajak mahasiswa dan pemuda untuk terus menjaga tradisi berpikir kritis sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya kebijakan publik. (Rfh)
Editor: Ang
