Jakarta, Kaltimedia.com – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan menteri luar negeri dan tokoh senior kebijakan luar negeri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta masukan terkait arah politik luar negeri Indonesia ke depan, termasuk sikap Indonesia terhadap Board of Peace (BOP).
Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Alwi Shihab, Hasan Wirajuda, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, serta tokoh pemikir Jusuf Wanandi.
Marty Natalegawa tiba di Istana sekitar pukul 14.20 WIB. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci agenda pertemuan sebelum hadir memenuhi undangan Presiden.
“Saya tidak tahu, sama dengan Anda. Saya hanya memenuhi undangan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Retno Marsudi tampak hadir namun memilih tidak memberikan keterangan kepada awak media.
Diminta Beri Masukan Langsung
Mantan Menlu Alwi Shihab menilai pertemuan tersebut sebagai langkah positif yang jarang dilakukan. Menurutnya, Presiden Prabowo secara langsung meminta pandangan para mantan pejabat diplomatik terkait kebijakan luar negeri.
“Ini pertama kali para mantan menlu diajak bicara langsung. Presiden ingin mendengar masukan kami,” kata Alwi.
Ia menyebut salah satu topik utama yang dibahas adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, sebuah badan internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong perdamaian di Gaza.
“Apakah penting Indonesia ikut atau tidak, itu yang dibahas. Presiden punya alasan dan saya kira alasannya valid,” ujarnya.
Diskusi Terbuka soal Board of Peace
Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal mengatakan diskusi berlangsung terbuka dan dua arah tanpa pembatasan topik.
“Saya surprise karena suasananya totally open. Tidak ada batasan topik,” kata Dino.
Ia menilai pendekatan Presiden Prabowo bersifat realistis, mengingat Board of Peace saat ini disebut sebagai salah satu opsi yang tersedia dalam upaya mendorong perdamaian. Namun, Dino menekankan pentingnya kehati-hatian.
“Kita masuk dengan tetap berpegang pada prinsip dan tetap punya opsi untuk keluar jika bertentangan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
Senada, mantan Menlu Hasan Wirajuda menilai pertemuan tersebut memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace dari perspektif kepentingan Indonesia.
“Tujuannya harus jelas dan berpihak pada kepentingan rakyat Palestina di Gaza,” katanya.
Ia menambahkan bahwa inisiatif di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak serta-merta harus ditolak selama mampu menghasilkan dampak konkret.
“Setidaknya bantuan kemanusiaan sudah mulai mengalir,” tambahnya.
Catatan Kritis dan Komitmen Palestina
Usai pertemuan, Marty Natalegawa mengungkapkan adanya catatan kritis yang disampaikan kepada Presiden, khususnya terkait struktur dan piagam Board of Peace.
“Dalam piagam BOP tidak ada rujukan langsung ke Gaza, dan peran Amerika Serikat sebagai ketua sangat menonjol,” kata Marty.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
“Ini bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia,” ujarnya.
Alwi Shihab menambahkan bahwa Presiden Prabowo memastikan Indonesia tidak akan meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina.
“Two-state solution tetap harga mati,” tegas Alwi.
Tokoh pemikir Jusuf Wanandi juga menilai pertemuan tersebut penting untuk memberikan pemahaman publik terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintah.
“Kami jadi memahami dasar keputusan Presiden. Ini penting agar publik juga mengerti,” katanya.
Penjelasan Istana
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan dengan para tokoh kebijakan luar negeri tersebut merupakan agenda kedua Presiden pada hari yang sama, setelah menerima silaturahmi DPP PKB.
“Presiden berdiskusi dengan tokoh dan akademisi politik luar negeri, termasuk mantan Menlu dan Wamenlu,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan forum tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk memperkaya pertimbangan Presiden dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia. (Ang)
