Samarinda, Kaltimedia.com — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat upaya pemenuhan hak dasar masyarakat melalui perluasan akses layanan kesehatan gratis, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang tidak hanya bebas biaya, tetapi juga berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kaltim.
“Setiap warga berhak memperoleh layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan efisien tanpa terkendala biaya, termasuk masyarakat di wilayah 3T,” ujarnya.
Saat ini, Dinkes Kaltim memfokuskan kebijakan pada penyelarasan Program Gratispol dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah tersebut ditempuh melalui penguatan kerja sama pembiayaan antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota agar layanan kesehatan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Sinkronisasi Program Gratispol dengan JKN penting agar pembiayaan kesehatan lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” jelas Jaya.
Selain itu, skema pembiayaan jaminan kesehatan juga diperkuat melalui pengelolaan kepesertaan pekerja bukan penerima upah serta kelompok masyarakat yang tidak termasuk pegawai pemerintah daerah. Skema ini disusun secara terstruktur untuk menjamin keberlangsungan layanan kesehatan gratis dalam jangka panjang.
Dalam pertemuannya bersama DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Jaya Mualimin turut menekankan pentingnya dukungan anggaran daerah melalui APBD. Ia menargetkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di setiap wilayah Kaltim dapat mencapai minimal 98 persen dari total jumlah penduduk.
“Dengan dukungan anggaran daerah dan kolaborasi lintas sektor, kami optimistis target cakupan kepesertaan jaminan kesehatan dapat tercapai secara merata,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
