Samarinda, Kaltimedia.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas hidup perempuan di Benua Etam.
Menurut Syarifatul, pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama pemberdayaan perempuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan beriringan agar perempuan memiliki kapasitas, kemandirian, serta daya saing yang kuat, baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.
Ia menilai, perempuan tanpa pendidikan yang memadai akan kesulitan mengembangkan potensi diri. Sebaliknya, kondisi kesehatan yang tidak optimal juga akan menghambat peran perempuan, baik dalam keluarga maupun di masyarakat.
“Pendidikan dan kesehatan saling berkaitan erat. Ketika salah satu sektor tertinggal, maka upaya pemberdayaan perempuan tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti masih tingginya angka anak putus sekolah di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, terutama di daerah pedalaman dan kawasan terpencil. Kondisi tersebut dinilainya sebagai tantangan serius yang memerlukan penanganan bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Syarifatul menjelaskan, keterbatasan ekonomi keluarga serta sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi faktor utama anak-anak terpaksa menghentikan pendidikannya. Padahal, pendidikan merupakan hak dasar yang seharusnya dapat diakses oleh setiap anak tanpa pengecualian.
“Masih banyak anak yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi atau jauhnya akses pendidikan. Ini tidak boleh dibiarkan, karena pendidikan adalah fondasi masa depan mereka,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Syarifatul menyatakan akan terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan sekaligus pemerataan akses di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih serius dan berorientasi keadilan dalam pengalokasian anggaran pendidikan.
Menurutnya, daerah-daerah yang selama ini tertinggal harus mendapatkan perhatian lebih, baik dari sisi infrastruktur, ketersediaan tenaga pendidik, maupun fasilitas pendukung lainnya.
“Kami akan terus mendorong kebijakan dan penganggaran yang benar-benar berpihak pada pendidikan, terutama untuk wilayah yang sulit diakses. Tidak boleh ada anak di Kaltim yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan fasilitas,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
