Pengecekan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Balikpapan, pada Selasa, 19 November 2024. Sumber foto: Pertamina Patra Niaga
BALIKPAPAN – Dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan MT Haryono dan SPBU Manggar dicek langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) bersama Pertamina Patra Niaga, Selasa (19/11/2024).
Pengecekan ini bagian dari upaya untuk memantau dan memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta menjaga agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat sasaran.
Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yosep Maturbongs menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta melindungi hak-hak konsumen.
“Kami memastikan bahwa tata kelola penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan prosedur yang benar dan tepat sasaran. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa tidak ada celah untuk penyalahgunaan,” ujar Yustus dalam keterangan pers yang diterima Kaltimedia.com, Rabu (20/11/2024).
Meski ditemui antrian di beberapa SPBU yang menjadi sasaran pengecekan, Yustus menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hal yang normal.
“Antrian yang terjadi bukan masalah besar. Selama SOP dan tata kelola berjalan dengan baik, kami tidak melihat adanya masalah yang signifikan. Proses distribusi sudah berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Arya Yusa, Area Manager Communication & Relation Kalimantan Pertamina Patra Niaga, menyebut pihaknya sangat menghargai kerjasama dengan Ombudsman RI dalam pengecekan ini.
“Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa setiap konsumen mendapatkan haknya sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Pertamina juga terus berupaya untuk memperkuat pengawasan internal guna mencegah adanya penyalahgunaan dalam distribusi BBM di SPBU,” tutur Arya.
Pengecekan ini juga membawa pesan penting bagi masyarakat Balikpapan. Yakni untuk turut serta dalam pengawasan penyaluran BBM.
Masyarakat diharapkan aktif melaporkan jika menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengisian BBM, seperti pengisian yang tidak sesuai takaran atau potensi kecurangan lainnya. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan dapat terwujud sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Jika ada kecurangan atau ketidaksesuaian, kami harap masyarakat tidak ragu untuk melaporkan hal tersebut agar pengawasan penyaluran BBM bisa lebih maksimal,” pungkas Arya.
Pertamina Patra Niaga, sebagai bagian dari PT Pertamina (Persero), berkomitmen untuk memastikan kualitas distribusi energi yang adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. (pcm)
