Samarinda, Kaltimedia.com – DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah provinsi, termasuk daerah pedalaman dan kepulauan. Peningkatan kualitas pendidikan dinilai tidak cukup hanya melalui bantuan pembiayaan sekolah, tetapi juga harus diimbangi dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menyebut, kebijakan pendidikan gratis yang telah berjalan perlu diperkuat dengan pembangunan fisik sekolah agar tujuan pendidikan berkualitas dapat benar-benar terwujud.
Agusriansyah mengapresiasi program GratisPol yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai upaya membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut akan kurang optimal jika tidak dibarengi dengan perbaikan fasilitas pendidikan.
“Sekolah gratis tentu sangat baik, tetapi jika gedung sekolah rusak, kekurangan ruang kelas, atau fasilitasnya tidak layak, maka tujuan pendidikan berkualitas sulit tercapai,” ujarnya, Minggu (18/1/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan sarana pendidikan di pusat kota maupun ibu kota kabupaten dan kota relatif sudah terpenuhi. Sebaliknya, banyak sekolah di wilayah pedalaman dan kepulauan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur hingga saat ini.
Politisi daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau itu menegaskan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, setiap anak di Kalimantan Timur memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa dibedakan oleh letak geografis.
Agusriansyah juga menilai pola pembangunan pendidikan yang lebih berfokus pada sekolah unggulan di kawasan perkotaan perlu dievaluasi. Ia mengingatkan bahwa anak-anak di desa dan wilayah terpencil merupakan generasi masa depan yang juga membutuhkan perhatian serius.
“Anak-anak di pelosok memiliki potensi yang sama. Mereka hanya membutuhkan fasilitas dan dukungan yang memadai agar dapat berkembang secara optimal,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, ia turut menyoroti kondisi tenaga pendidik yang bertugas di daerah terpencil. Menurutnya, para guru di wilayah tersebut menghadapi tantangan yang lebih berat sehingga memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah.
“Guru di daerah terpencil berjuang di tengah berbagai keterbatasan. Sudah selayaknya mereka mendapatkan perhatian lebih, baik dari sisi fasilitas, kesejahteraan, maupun sarana pendukung pembelajaran,” ujar Agusriansyah.
Ia mencontohkan wilayah Maratua yang secara geografis berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Kondisi tersebut, kata dia, kerap menyebabkan sekolah-sekolah di wilayah terluar kurang mendapat perhatian dalam perencanaan dan alokasi anggaran pendidikan.
Agusriansyah menegaskan, anggaran pendidikan harus disalurkan secara adil dan tepat sasaran, terutama bagi daerah yang selama ini sulit dijangkau. Ia berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok Kalimantan Timur.
“Anggaran pendidikan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
