Bupati Aulia Rahman Buka Rakor TPPS Kukar, Targetkan Penurunan Stunting Semakin Signifikan

Foto: Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kukar di Pendopo Odah Etam. Sumber: (Prokom Kukar)

Kutai Kartanegara, Kaltimedia.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr Aulia Rahman Basri membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kukar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar ini dihadiri Wakil Bupati H Rendi Solihin, Sekda Kukar DR H Sunggono, Plt Kadis DP2KB Dafip Haryanto, serta jajaran camat dan OPD terkait. Turut hadir organisasi profesi seperti IDI, PPNI, PERSAGI, dan HAKLI baik secara luring maupun daring.

Plt Kadis DP2KB Dafip Haryanto menjelaskan, rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor hingga tingkat desa serta merumuskan strategi percepatan penurunan stunting. 

Tema yang diangkat tahun ini adalah “Penguatan Peran TPPS Kecamatan dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting”.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman menegaskan, prevalensi stunting Kukar terus menurun signifikan, dari 26,4 persen pada 2021 menjadi 14,2 persen di 2024. 

“Kutai Kartanegara patut bangga karena menjadi kabupaten dengan penurunan stunting terbaik di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Meski demikian, Aulia mengingatkan agar konsistensi penurunan prevalensi stunting tetap dijaga. Ia menekankan pentingnya peran camat dan TPPS kecamatan dalam menjalankan intervensi spesifik dan sensitif di lapangan. 

“Pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas,” tegasnya.

Aulia juga meminta agar Tim Pendamping Keluarga (TPK) memperkuat fungsi pendampingan keluarga berisiko stunting melalui edukasi, pendataan, dan pemantauan langsung. Evaluasi data berbasis wilayah dinilai penting agar capaian program lebih terukur.

“Dengan sinergi semua pihak, saya optimistis Kukar bisa menurunkan stunting lebih signifikan tanpa ada lagi kecamatan dengan prevalensi tinggi,” harap Aulia. (AS)

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *