Jakarta, Kaltimedia.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD. Sikap tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 yang digelar di Ancol, Jakarta.
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaludin menyatakan, pilkada langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Jamaludin, Senin (12/1).
Selain menolak pilkada melalui DPRD, PDIP juga mendorong reformasi sistem pemilu agar lebih efisien dan berkeadilan. Upaya tersebut antara lain melalui penerapan e-voting, penegakan hukum terhadap praktik politik uang, penghapusan mahar politik, pembatasan biaya kampanye, serta peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu.
Jamaludin menambahkan, PDIP menilai reformasi sistem politik nasional harus berjalan seiring dengan reformasi hukum yang berkeadilan.
“Reformasi sistem politik dilakukan dengan mendorong sistem multi partai sederhana dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah Partai Politik guna mewujudkan sistem multi-partai sederhana sebagai padanan pelaksanaan sistem presidensial,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan sikap politik resmi partai, termasuk terkait polemik pilkada melalui DPRD, yang merupakan hasil kajian internal selama Rakernas.
“Ketujuh, rapat Komisi Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana yang merespons serius kerusakan ekologis, sesuai arahan utama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto.
PDIP juga akan menyampaikan sikap partai terkait isu pemerintahan, kerakyatan, organisasi, pemenangan pemilu, hingga lingkungan hidup. Rakernas ini menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.
Di sisi lain, enam fraksi di DPR yakni Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat telah menyatakan dukungan terhadap pilkada melalui DPRD. PKS mendukung dengan catatan, yakni hanya diberlakukan untuk tingkat kabupaten.
Dengan sikap tersebut, PDIP menjadi satu-satunya partai di DPR yang secara tegas menolak pilkada tidak langsung. Penolakan ini juga sejalan dengan hasil survei LSI Denny JA yang mencatat 66,1 persen responden menolak pilkada lewat DPRD. (Ang)
