Samarinda, Kaltimedia.com — Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur kembali tersandung persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan: rendahnya kesejahteraan guru honorer, terutama mereka yang bertugas di kawasan pelosok.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, tenaga pendidik non-PNS adalah penopang utama berjalannya proses belajar-mengajar di banyak sekolah, namun kondisi mereka justru masih jauh dari layak.
“Guru honorer telah menjadi garda terdepan dalam pelayanan pendidikan, namun penghargaan terhadap tugas mereka masih belum sebanding dengan tanggung jawab yang diemban,” ujar Darlis, Selasa (9/12/2025).
Ia menilai peningkatan insentif menjadi kebutuhan mendesak agar para guru honorer dapat bekerja dengan kepastian dan motivasi yang lebih kuat. Beban kerja yang berat, katanya, harus dibarengi dengan dukungan finansial yang memadai.
Tak hanya soal kesejahteraan, Darlis juga menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah. Kekurangan sarana penunjang disebut berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa.
“Sarana yang memadai dan merata merupakan kebutuhan dasar agar proses pembelajaran berjalan optimal,” tambahnya.
DPRD Kaltim, melalui Komisi IV, berkomitmen memperketat pengawasan terhadap kebijakan pendidikan pemerintah daerah. Darlis berharap setiap program benar-benar memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer sekaligus pemerataan kualitas pendidikan.
Dengan dorongan dan pengawasan berkelanjutan, ia optimistis layanan pendidikan yang lebih adil dan merata dapat diwujudkan hingga ke daerah yang selama ini sulit dijangkau. (Rfh)
Editor: Ang
