Jakarta, Kaltimedia.com – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf setelah pernyataannya mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik publik. Sebelumnya, Cucun dianggap menyampaikan bahwa program MBG tidak memerlukan kehadiran ahli gizi.
Cucun menjelaskan bahwa pernyataan tersebut dipahami secara keliru dan tidak mencerminkan maksud sebenarnya. Ia pun segera menggelar diskusi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk membahas kebutuhan tenaga ahli dalam pelaksanaan program MBG.
“Saya sudah sampaikan permohonan maaf di media sosial. Bahkan semalam kami berdiskusi dengan Ketum Persagi,” ujar Cucun di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).
Pada kesempatan itu, Cucun juga memfasilitasi pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persagi guna merumuskan formula kerja sama terkait penyediaan tenaga untuk program MBG.
Menurutnya, persoalan kelangkaan tenaga ahli gizi, juru masak, maupun akuntan di sejumlah dapur MBG sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR. Karena itu, pernyataannya merupakan bagian dari tindak lanjut rapat tersebut.
“Ini memang problem lapangan. Ada dapur yang berjalan lancar, tapi ada yang terkendala karena kurang tenaga. Koordinasi antara BGN dan Persagi masih perlu diperkuat,” ujarnya.
Cucun juga menanggapi adanya usulan dari peserta forum untuk menghapus istilah “ahli gizi” dari regulasi. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan karena telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Ia menepis anggapan bahwa dirinya meremehkan profesi ahli gizi. Menurut Cucun, keberadaan tenaga gizi menjadi komponen penting dalam program MBG.
“Saya tidak pernah mengatakan MBG tidak butuh ahli gizi. Yang saya sampaikan, maksimalkan dulu tenaga yang ada sambil menyiapkan kerja sama yang jelas,” katanya.
Ia menambahkan, apabila hingga Desember target 20 ribu dapur belum tercapai karena kurangnya ahli gizi, Persagi siap memberikan pelatihan kepada tenaga pendukung non-ahli gizi dengan tetap mengikuti standar kompetensi yang berlaku.
Pernyataan Cucun sebelumnya menuai reaksi dari kalangan ahli gizi, termasuk Tan Shot Yen, ahli gizi komunitas, yang menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidaktahuan mengenai profesi gizi.
“Artinya dia tidak memahami profesi ahli gizi,” kata Tan. Ia mengibaratkan ahli gizi sebagai “pilot” yang tidak dapat digantikan oleh tenaga tanpa latar belakang kompetensi, meski telah mengikuti pelatihan singkat.
Ia juga menyoroti perlunya pemahaman mengenai perbedaan jabatan fungsional yang menuntut keahlian dan kompetensi teknis dan jabatan struktural yang berfokus pada tata organisasi. (Ang)
