Samarinda, Kaltimedia.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan sistem digital untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran CSR di seluruh wilayah Kaltim lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyambut baik upaya digitalisasi tersebut. Ia menyebut selama ini pelaporan CSR oleh perusahaan masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan proses verifikasi dan pengawasan.
“Pelaporan dan pengawasan CSR masih manual sehingga banyak proses tidak terekam secara detail. Dengan sistem digital, semua tahapan bisa dilihat secara real time,” ujar Darlis, Sabtu (15/11/2025).
Darlis menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil alih pengelolaan dana CSR. Perusahaan tetap memegang kendali penuh, sementara pemerintah hanya memberikan panduan agar program sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Sebagai bagian dari sistem baru itu, Pemprov bakal menyediakan etalase program CSR, yang memuat daftar kebutuhan pembangunan daerah di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, kepemudaan, olahraga, dan infrastruktur. Melalui etalase ini, perusahaan dapat memilih program sesuai fokus kontribusi dan kapasitas pendanaan mereka.
Pemerintah juga akan menetapkan rincian kebutuhan seperti lokasi, besaran anggaran, dan volume program di setiap wilayah. Dengan digitalisasi, Pemprov berharap penyaluran CSR tidak lagi menumpuk di satu daerah saja, tetapi merata hingga wilayah yang selama ini minim mendapatkan dukungan pembangunan. (Rfh)
Editor: Ang
