BALIKPAPAN – Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan provinsi menimbulkan tantangan baru bagi Pemkot Balikpapan, terutama terkait pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan pengurangan DBH memaksa pemerintah kota menghitung ulang alokasi anggaran APBD 2026.
Alwi menjelaskan, total DBH Balikpapan sebelum pemotongan mencapai sekitar Rp 1,8 triliun. Namun, pemotongan dari pusat lebih dari Rp 1 triliun dan dari provinsi sekitar Rp 300 miliar, menyisakan hanya sekitar Rp 500 miliar. “Pemotongan ini cukup menyita anggaran daerah, apalagi rekrutmen P3K kita cukup banyak,” ujarnya, Senin (10/11/2025)
Menurut Alwi, dampak pemotongan DBH ini tidak hanya soal jumlah anggaran yang tersisa, tetapi juga menyangkut prioritas program.
“Kita harus meninjau kembali pos-pos anggaran agar gaji, tunjangan, dan fasilitas P3K tetap terjamin, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang lain,” katanya.
Alwi menegaskan, meski anggaran terbatas, DPRD dan Pemkot berkomitmen mengoptimalkan APBD 2026 dengan memperhatikan kebutuhan penting masyarakat.
“Pembahasan final APBD akan dilakukan secara intensif. Setiap keputusan harus tepat sasaran dan realistis, agar semua sektor bisa tetap berjalan meski DBH berkurang,” tambahnya.
Dia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran, termasuk pengawasan internal dan penyesuaian program yang tidak mendesak.
“Dengan langkah-langkah efisiensi, kami yakin semua program prioritas, termasuk rekrutmen dan kesejahteraan P3K, tetap dapat terlaksana dengan baik,” pungkas Alwi. (Adv)
