MBG – Ilustrasi. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin menyampaikan, bahwa rantai pasok bahan pangan di Balikpapan memiliki struktur biaya yang berbeda dengan daerah produsen. Hal itu berdampak pada biaya penyediaan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama jika cakupan program diperluas.
BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin menyampaikan, bahwa rantai pasok bahan pangan di Balikpapan memiliki struktur biaya yang berbeda dengan daerah produsen.
Ia menyebut, hal itu berdampak pada biaya penyediaan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama jika cakupan program diperluas.
“Telur kita impor, sayur kita impor, daging dan ayam juga kita impor. Jika cakupan penerima manfaat meningkat, maka kebutuhan bahan pangan akan meningkat, dan ini dapat mempengaruhi harga,” jelas Muhaimin.
Saat ini, Program MBG di Balikpapan baru menjangkau sekitar 17-20 persen dari total sasaran ±150.000 pelajar.
Pemerintah pun menargetkan kenaikan cakupan menjadi 50 persen secara bertahap. Namun, peningkatan cakupan tersebut diperkirakan akan berdampak pada harga pangan dan inflasi daerah.
“Kalau kebutuhan naik dan pasokan tetap, kenaikan harga pasti terjadi. Karena itu perlu penyesuaian kebijakan, termasuk besaran nilai per porsi yang selama ini disamaratakan secara nasional,” ujarnya.
Sekda menyampaikan, bahwa Pemkot telah mengusulkan agar nilai biaya per porsi MBG tidak diseragamkan, melainkan dihitung berdasarkan struktur pasok dan biaya distribusi per wilayah.
“Daerah produsen bisa menerapkan harga porsi Rp10.000- Rp12.000. Tapi untuk Balikpapan, struktur biayanya berbeda. Kita minta ada penyesuaian agar penyedia layanan tidak terbebani dan program tetap berkelanjutan,” tekannya.
Muhaimin juga menegaskan, bahwa pelaksanaan MBG harus disertai edukasi kepada sekolah dan orangtua mengenai waktu konsumsi makanan.
“Durasi penyajian berpengaruh terhadap kelayakan konsumsi. Edukasi ini penting agar tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai,” sebutnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Balikpapan akan melakukan pembahasan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah pusat.
Sementara itu, satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Balikpapan ditargetkan terbangun 50 persen tahun 2026.
Target tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah di Kota Minyak.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan, tantangan utama dalam mempercepat pembangunan SPPG adalah keterbatasan pelaku usaha yang mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
“Yang mendaftar banyak, tapi untuk memenuhi syarat seperti memiliki Sarjana Kesehatan Lingkungan dan Ahli Gizi masih sulit. Padahal minat pelaku usaha cukup tinggi,” ujarnya ditemui usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergitas Lintas Sektor dalam Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Selasa (11/11/2025).
Ia berharap melalui diskusi dan sosialisasi lintas sektor inj, maka akan semakin banyak pelaku usaha yang tertarik bergabung dan melengkapi persyaratan. Dengan demikian, dari total 65 SPPG yang direncanakan, setidaknya 50 persen dapat terealisasi pada tahun depan.
Muhaimin tidak menampik bahwa pelaksanaan program MBG di Balikpapan masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah biaya rantai pasok pangan yang tinggi akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Telur, sayur, daging, bahkan ayam kita masih impor dari luar. Ini menyebabkan harga pangan naik, sementara standar harga makanan untuk anak sekolah tetap dibatasi,” jelasnya.
Dia menambahkan, peningkatan target SPPG hingga 50 persen juga dikhawatirkan akan berdampak terhadap inflasi lokal.
“Kalau kebutuhan pangan naik, otomatis harga ikut naik. Kita harus memastikan harga Rp12.000 per porsi masih realistis di Balikpapan,” ujarnya.
Selain itu, Muhaimin menyoroti perlunya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung di sekolah. Guru, menurutnya, kini memiliki tambahan tugas dalam memastikan makanan diterima dan dikonsumsi siswa dengan baik.
“Ada jeda waktu antara pengiriman dan jam makan. Kita butuh tempat penyimpanan yang layak agar makanan tetap higienis,” katanya.
Meski masih banyak tantangan, Pemkot Balikpapan tetap optimistis program ini dapat berjalan efektif.
“Program MBG ini sangat penting untuk pemenuhan gizi anak-anak kita. Karena itu, semua pihak harus bersinergi agar target pembangunan SPBG dan pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai,” tegas Muhaimin. (adv/pry)
