Samarinda, Kaltimedia.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menerbitkan sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Surat tersebut ia unggah melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (6/11/2025) malam dan langsung menarik perhatian publik.
Dalam suratnya, Agusriansyah mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kebijakan fiskal nasional yang dinilai belum mencerminkan asas keadilan, terutama terhadap daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kaltim.
“Kami masyarakat Kaltim menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan fiskal nasional yang hingga kini belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dalam pembagian dana transfer,” tulisnya.
Kontribusi Besar Kaltim, Dana Transfer Justru Menurun
Agusriansyah menyajikan sejumlah data yang mencerminkan ketimpangan antara pemasukan negara dari Kaltim dan dana yang kembali ke daerah tersebut. Pada 2024, nilai ekspor Kaltim mencapai 24,67 miliar dolar AS atau setara Rp388 triliun, dengan 73,21 persen berasal dari sektor tambang dan energi.
Namun, dana yang dikembalikan pemerintah pusat jauh dari proporsional. Pada 2024, Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Kaltim hanya Rp8,63 triliun, sementara total TKD kabupaten/kota pada 2025 sebesar Rp42,48 triliun diproyeksikan turun hampir separuhnya pada 2026 menjadi Rp22,50 triliun.
Penurunan tajam juga terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH). Dari sebelumnya lebih dari Rp6 triliun, kini diperkirakan hanya sekitar Rp1,3–1,4 triliun.
“Ironisnya, Kaltim menyumbang lebih dari Rp120 triliun penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya alam,” tulis Agusriansyah.
Ia menilai kebijakan fiskal nasional belum memberikan penghargaan yang proporsional terhadap daerah penghasil yang menanggung dampak langsung dari aktivitas industri, termasuk kerusakan lingkungan dan tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.
“Pemerataan pembangunan tidak boleh menghapus prinsip keadilan fiskal. Daerah penghasil berhak memperoleh bagian yang adil sebagai kompensasi atas kontribusi dan dampak ekonomi yang ditanggung,” tegas politisi PKS tersebut.
Lima Usulan Kebijakan untuk Pemerintah Pusat
Dalam surat terbukanya, Agusriansyah menyampaikan lima poin usulan kepada Menteri Keuangan untuk memperbaiki keadilan fiskal bagi daerah penghasil SDA:
- Revisi formula DBH sektor migas, batubara, dan kehutanan agar lebih adil bagi daerah penghasil.
- Meningkatkan porsi DAU dan DAK untuk Kaltim serta kabupaten/kota penghasil utama.
- Penerapan skema insentif fiskal berbasis kontribusi daerah terhadap PNBP dan ekspor nasional.
- Transparansi data penerimaan negara per daerah penghasil.
- Pembentukan forum konsultatif nasional antara Kemenkeu dan pemerintah daerah penghasil SDA.
Agusriansyah menutup suratnya dengan harapan agar Kemenkeu di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa mampu menghadirkan kebijakan fiskal baru yang lebih berkeadilan.
“Kami percaya, di bawah kepemimpinan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Keuangan mampu membawa semangat keadilan fiskal yang berpihak kepada daerah penghasil dan mendorong pemerataan pembangunan nasional yang lebih berkeadilan,” tutupnya.
Langkah Agusriansyah ini menambah panjang daftar aspirasi yang disuarakan dari daerah kaya SDA, terutama di tengah penurunan signifikan alokasi dana transfer yang berpotensi menghambat pembangunan di Kalimantan Timur. (Rfh)
Editor: Ang
