BALIKPAPAN — Rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengurangi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), khususnya bagi tenaga kesehatan pada tahun anggaran 2026, mendapat reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menilai langkah efisiensi anggaran tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan tenaga medis, yang menjadi garda terdepan pelayanan publik.
“Kami tegas menolak bila efisiensi dilakukan dengan memotong tunjangan tenaga kesehatan. Mereka adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Kalau memang harus ada penyesuaian, sebaiknya diambil dari kegiatan yang tidak berdampak langsung ke warga,” tegas Gasali saat ditemui pada Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, tenaga kesehatan telah berperan besar dalam menjaga kualitas layanan publik, terutama setelah masa pandemi dan meningkatnya kebutuhan layanan medis di berbagai fasilitas kesehatan.
“Motivasi mereka bisa turun jika penghasilan dipangkas. Dampaknya akan terasa langsung pada pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Gasali juga menyoroti bahwa tenaga medis selama ini bekerja di bawah tekanan tinggi, baik dari sisi jam kerja maupun tanggung jawab terhadap keselamatan pasien. Karena itu, kebijakan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan mereka dinilai tidak bijak.
“Kalau mau efisiensi, silakan tinjau ulang pos anggaran yang bersifat seremonial atau proyek yang tidak mendesak. Jangan justru menyentuh tunjangan pegawai yang berperan vital,” katanya.
Lebih lanjut, Gasali menjelaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua bidang yang dilindungi undang-undang dalam hal alokasi anggaran.
“Pendidikan minimal mendapat 20 persen dari total APBD, dan kesehatan juga memiliki pagu wajib sesuai Undang-Undang Kesehatan. Jadi, seharusnya kedua sektor ini tidak menjadi sasaran utama efisiensi,” paparnya.
Ia menegaskan, menjaga kesejahteraan tenaga kesehatan bukan hanya soal kompensasi, melainkan investasi jangka panjang dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan adalah bagian dari upaya membangun pelayanan yang lebih baik. Kalau mereka sejahtera dan termotivasi, otomatis masyarakat juga akan merasakan manfaatnya,” ujar Gasali.
DPRD Balikpapan, lanjutnya, akan terus mengawal pembahasan anggaran tahun 2026 agar tidak ada kebijakan yang merugikan tenaga medis dan sektor pelayanan dasar lainnya.
“Kami berharap pemerintah kota lebih cermat dan adil dalam menyusun strategi efisiensi. Jangan sampai niat menekan pengeluaran malah menurunkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
