KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Lonjakan harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Balikpapan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Pemerintah daerah memastikan berbagai langkah pengendalian terus dilakukan secara intensif, khususnya terhadap beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. Bagus Susetyo, MM, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi fluktuasi harga pangan, terutama komoditas beras. Menurutnya, jajaran pemerintah bersama instansi terkait telah melakukan berbagai upaya pengawasan, mulai dari inspeksi mendadak, pemantauan lapangan, hingga operasi pasar di tingkat agen maupun distributor.
“Tim kami sudah turun langsung untuk memastikan harga beras SPHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun memang tantangan muncul ketika harga dari daerah asal sudah naik terlebih dahulu,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Bagus menjelaskan, sebagian besar pasokan beras di Balikpapan berasal dari luar daerah, seperti Surabaya dan Sulawesi. Rantai distribusi yang panjang membuat harga menjadi sulit dikendalikan, terutama ketika harga di tingkat produsen sudah lebih tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga di berbagai lini distribusi.
“Jika dari hulu harganya sudah tinggi, maka wajar apabila pelaku distribusi di setiap jenjang menyesuaikan margin keuntungannya. Inilah yang membuat pengendalian harga tidak semudah membalik telapak tangan,” jelasnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi komoditas beras. Namun, keterbatasan pasokan di pasar kerap mendorong harga beras menjauh dari acuan tersebut. Karena itu, Pemkot Balikpapan menempatkan stabilitas harga beras SPHP sebagai prioritas utama, mengingat komoditas ini menjadi tumpuan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Beras premium memiliki segmen pasar berbeda. Wajar jika harganya lebih tinggi, selama tidak membebani kelompok masyarakat rentan,” tambah Bagus.
Selain memperketat pengawasan, Pemkot Balikpapan juga meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog dan distributor besar untuk menjaga ketersediaan stok di pasaran. Pemerintah optimistis, dengan pasokan yang mencukupi, harga beras akan kembali stabil secara bertahap.
“Kami percaya mekanisme pasar akan berjalan seimbang. Ketika suplai meningkat, harga akan menurun. Sebaliknya, jika pasokan terbatas sementara permintaan tinggi, maka harga akan naik. Tugas kami memastikan keseimbangan ini tetap terjaga,” tutur Bagus.
Ia menambahkan, langkah pemerintah tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan berkelanjutan. Pemkot juga membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha untuk mencegah praktik spekulatif yang dapat merugikan masyarakat.
“Pemerintah akan terus hadir menjaga stabilitas harga pangan strategis. Kami mengajak masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan penjualan beras SPHP di atas harga ketentuan,” pungkasnya. (mang)
