BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, memberikan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menunjukkan progres serapan anggaran memadai hingga memasuki akhir Oktober 2025.
Ia menegaskan, serapan anggaran seharusnya sudah mencapai minimal 70 persen agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun.
“Kalau baru 30 atau 40 persen, saya tidak yakin bisa selesai di akhir tahun. Kami tidak mau tahu apapun alasannya, karena ini akan berdampak pada sanksi,” tegas Alwi, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, DPRD telah menggelar rapat bersama para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi untuk membahas sejauh mana capaian realisasi anggaran di masing-masing OPD.
Setiap komisi diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.
“Kami sudah minta setiap komisi untuk memantau langsung. Kalau ada kegiatan yang belum tercapai, segera laporkan. Dewan harus tahu penyebabnya,” ujarnya.
Alwi menekankan bahwa keterlambatan serapan anggaran bukan hanya masalah administrasi, tetapi mencerminkan kinerja OPD yang tidak optimal.
Ia juga memperingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, termasuk pihak ketiga, bertanggung jawab terhadap target yang telah disepakati.
“Kalau tidak tercapai, perusahaan pelaksana juga akan kami rekomendasikan untuk di blacklist. Semua harus bertanggung jawab sesuai kontrak,” tegasnya lagi.
DPRD, kata Alwi, akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan anggaran terserap secara maksimal.
“Kami ingin seluruh kegiatan tahun ini bisa tuntas. Serapan anggaran harus jadi perhatian utama agar pembangunan tidak terhambat,” pungkasnya. (Adv)
