BALIKPAPAN — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menekankan pentingnya komitmen Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) dalam menindaklanjuti berbagai usulan program strategis yang telah disampaikan untuk tahun anggaran 2025.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menilai masih banyak aspirasi masyarakat dan rekomendasi hasil pengawasan lapangan yang belum diakomodasi oleh Disporapar dalam perencanaan programnya. Hal ini disampaikan seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dan Disporapar di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (13/10/2025).
Dalam rapat tersebut, DPRD melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran serta membahas kesiapan program kerja tahun depan. Fauzi mengungkapkan, beberapa persoalan lama di sektor pariwisata, khususnya di kawasan Pantai Manggar Segarasari, masih belum mendapat perhatian serius.
“Isu mengenai fasilitas publik di Pantai Manggar, seperti penyediaan air bersih dan sistem sewa fasilitas, terus dikeluhkan warga. Kami sudah usulkan penambahan empat unit ground tank agar pelayanan lebih maksimal, tapi belum diakomodasi,” tegas Fauzi.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara DPRD dan pihak dinas dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, hasil pengawasan dewan seharusnya menjadi dasar penting dalam perencanaan program daerah karena bersumber langsung dari kebutuhan masyarakat.
“Masukan kami bukan berdasarkan keinginan pribadi, tapi fakta di lapangan. Karena itu, kami minta tahun depan setiap usulan DPRD bisa masuk dalam rencana prioritas,” ujarnya.
Selain menyoroti fasilitas wisata, Fauzi juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Meski ada penurunan pendapatan dari Pantai Manggar, ia menilai potensi ekonomi daerah tersebut masih sangat besar.
“Pantai Manggar tetap menjadi magnet wisata utama. Kunjungan masyarakat tinggi, tinggal bagaimana pengelolaannya bisa lebih profesional agar kontribusinya ke PAD meningkat,” jelasnya.
Fauzi berharap, Disporapar dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan DPRD agar kebijakan yang disusun benar-benar selaras dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Legislatif dan eksekutif harus sejalan. Tujuannya satu, menjadikan sektor pariwisata dan olahraga sebagai penggerak ekonomi kota serta memperkuat citra Balikpapan sebagai kota destinasi unggulan,” pungkasnya. (Adv)
