Samarinda, Kaltimedia.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud melontarkan kritik tajam terhadap Pertamina atas persoalan distribusi energi di daerah penghasil migas terbesar di Indonesia itu.
Dalam nada sindiran, Rudy menyebut kondisi Kaltim ibarat “ayam mati di lumbung padi”, kaya sumber daya, namun warganya masih kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi.
Sindiran itu disampaikan usai pertemuannya dengan jajaran Pertamina Patra Niaga di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (6/10/2025).
“Kita sama-sama memitigasi supaya itu tidak terjadi,” ujar Rudy, menegaskan bahwa pemerintah daerah dan Pertamina harus bekerja sama agar ironi tersebut tidak terus berulang.
Rudy menyoroti antrean panjang di sejumlah SPBU di Kaltim, yang menurutnya disebabkan oleh penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.
Ia menegaskan, masih banyak sektor industri seperti pertambangan, perkebunan, dan logistik kontainer yang menggunakan solar subsidi, padahal seharusnya memakai BBM industri.
“Kami diskusikan agar BBM subsidi ini tidak banyak dipergunakan oleh kegiatan-kegiatan perindustrian, misalkan pertambangan, perkebunan, termasuk juga seperti kontainer,” tegasnya.
Rudy menambahkan, bahan bakar bersubsidi harus diperuntukkan bagi kepentingan publik — terutama transportasi umum dan masyarakat kecil.
“Subsidi ini ditujukan untuk rakyat, bukan untuk industri besar,” tandasnya.
Selain BBM, persoalan distribusi LPG 3 kilogram (gas melon) juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltim.
Untuk memperbaiki sistem distribusi sekaligus menekan harga di tingkat masyarakat, Pemprov Kaltim tengah menyiapkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai jalur distribusi alternatif.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga guna menambah kuota LPG 3 kg untuk mendukung program tersebut.
“Nanti kita akan sampaikan kepada Pertamina Patra Niaga agar bisa mendukung pasokan LPG 3 kg ke Koperasi Merah Putih,” kata Heni.
Menurutnya, koperasi ini dirancang agar kebutuhan pokok masyarakat, termasuk gas bersubsidi, bisa disalurkan langsung ke desa dan kelurahan dengan harga yang wajar.
“Jadi bukan soal kaya atau miskin. Intinya bagaimana kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi dengan harga yang layak,” jelasnya.
Heni berharap, skema ini mampu memangkas rantai distribusi yang selama ini membuat harga gas melon di pedalaman melambung hingga Rp30 ribu sampai Rp50 ribu per tabung.
“Kalau distribusinya lebih pendek dan dikelola koperasi lokal, harga pasti bisa ditekan,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
