Samarinda, Kaltimedia.com – Rencana pemerintah pusat untuk mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menuai perhatian serius dari DPRD Kota Samarinda. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghambat laju pembangunan di daerah yang masih sangat bergantung pada dana pusat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai wacana itu tidak berpihak pada kepentingan daerah. Menurutnya, TKD selama ini menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau sampai benar-benar dipotong, tentu dampaknya sangat besar. Banyak program pembangunan bisa tertunda bahkan terhenti,” ujar Deni, Kamis (25/9/2025).
Ia mengingatkan bahwa tidak semua daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Hanya kota-kota besar dengan basis ekonomi yang sudah mapan yang mampu bertahan, sedangkan Samarinda masih sangat bergantung pada transfer pusat.
“PAD Samarinda belum sebesar kota-kota lain. Kalau transfer pusat berkurang, ketimpangan pembangunan akan semakin terasa,” jelasnya.
Meski masih berupa wacana dan belum ada keputusan resmi, DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan tersebut. Deni menekankan, arah kebijakan fiskal nasional sebaiknya mempertimbangkan kondisi nyata di masing-masing daerah, bukan diberlakukan secara merata.
“Jangan sampai kebijakan pusat justru membuat pelayanan publik di daerah terganggu. Samarinda masih dalam tahap percepatan pembangunan, jadi kami berharap rencana ini ditinjau ulang,” tegasnya. (Rfh)
Editor: Ang
