Samarinda, Kaltimedia.com – Polemik Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) pasca pembatalan kemenangan Edi Damansyah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kini hadir dalam bentuk catatan akademik. Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman (Unmul) meluncurkan buku berjudul “Jejak Edi Damansyah dalam Politik Elektoral: Dipilih Mayoritas Masyarakat Kukar, Dibatalkan MK”, Selasa (9/9/2025).
Acara peluncuran disertai seminar yang digelar di Integrated Laboratory Unmul, Gunung Kelua, Samarinda, dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, hingga pemerhati politik lokal. Buku ini ditulis dua dosen Unmul, Herdiansyah Hamzah (Castro) dan Orin Gusta Andini, yang merekam dinamika politik Kukar usai putusan MK pada Pilkada 2024.
Castro menjelaskan, karya tersebut hadir untuk membawa persoalan Pilkada Kukar ke ruang akademik, bukan sekadar wacana politik praktis.
“Ini bagian dari upaya menulis sejarah demokrasi lokal, sekaligus bahan refleksi agar generasi mendatang belajar dari pengalaman ini,” ujarnya.
Dalam paparannya, Castro menyoroti lemahnya aturan mengenai periodisasi jabatan kepala daerah, terutama jika seorang pejabat berhenti di tengah masa jabatan. Kekosongan regulasi inilah, menurutnya, yang membuka ruang tafsir MK hingga berujung pada pembatalan hasil Pilkada.
Selain regulasi jabatan, buku ini juga menyinggung isu politik dinasti. Castro menilai, meski Edi Damansyah jadi sorotan utama, tulisannya tidak dimaksudkan untuk mengagungkan personalitas. Ia justru menekankan sikap Edi yang tidak melibatkan keluarga dalam kontestasi politik.
“Politik dinasti berbahaya karena bisa melemahkan kontrol publik. Sikap Edi yang tidak menyeret keluarganya patut dicatat,” katanya.
Mengenai dukungan Edi terhadap penerbitan buku, Castro menegaskan hal itu sebatas kontribusi biaya cetak.
“Beliau membeli beberapa eksemplar agar distribusi lebih luas. Jadi bukan intervensi isi atau endorsement, murni untuk mendukung penyebaran pengetahuan,” tegasnya.
Castro menutup dengan rekomendasi agar ke depan regulasi diperjelas, termasuk percepatan pelantikan kepala daerah terpilih.
“Kalau pelantikan ditunda, tafsir masa jabatan bisa menimbulkan konflik politik. Aturan harus tegas supaya tidak lagi menimbulkan perdebatan,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
