Kukar, Kaltimedia.com – Konflik agraria di Kelurahan Jahab, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, kian memanas. Perselisihan lahan yang melibatkan warga dengan pihak investor kini menyeret aparat kepolisian dan menimbulkan polemik baru.
Anggota DPD RI asal Dapil Kaltim, Yulianus Henock Sumual, mengaku mendapat intimidasi langsung dari Kapolres Kukar setelah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan kriminalisasi warga.
Menurut Henock, sejumlah warga Jahab melaporkan keresahan mereka akibat tekanan aparat saat menolak aktivitas perusahaan. Warga bahkan disebut dipaksa membubarkan diri dan beberapa kali dipanggil ke kepolisian.
“Masyarakat datang melapor karena merasa diintimidasi, dipaksa bubar, dan bahkan dikriminalisasi. Saya punya kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” ungkap Henock.
Sebagai pimpinan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Henock menegaskan hak konstitusionalnya untuk menerima pengaduan masyarakat sekaligus mengawasi kinerja aparat publik. Ia menilai penyelesaian konflik agraria seharusnya mengedepankan pendekatan restorative justice, bukan intimidasi.
Namun, niat Henock untuk mengklarifikasi laporan warga justru berujung ketegangan. Ia mengaku menerima telepon dan pesan WhatsApp bernada ancaman dari Kapolres Kukar.
“Dia menuduh saya melakukan intimidasi dan bahkan mengancam akan memproses PAW (penggantian antar waktu) terhadap saya. Balasannya lebih kasar lagi, ‘saya PAW kau, kau akan menangis’. Itu penghinaan bagi saya pribadi dan lembaga negara,” tegas Henock.
Menurutnya, pernyataan bernada ancaman itu bukan sekadar serangan personal, tetapi juga merendahkan marwah DPD RI sebagai lembaga tinggi negara.
Henock memastikan telah menempuh jalur resmi. Ia melaporkan peristiwa tersebut ke institusi DPD RI, Polda Kaltim, hingga berencana mengadukan ke Kapolri dan Divisi Propam Polri.
“Syukurlah, Kapolda Kaltim sangat responsif. Beliau bahkan meminta maaf secara pribadi dan berkomitmen memperbaiki kinerja jajaran Polres di bawahnya,” ujarnya.
Ia berharap Kapolda dan Kapolri segera mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang arogan.
“Kapolres seharusnya menjadi pelindung dan pengayom rakyat. Kalau ada oknum mencederai kepercayaan publik, maka harus ditindak. Jangan sampai nama baik kepolisian tercoreng hanya karena segelintir oknum,” pungkas Henock.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Kukar terkait tuduhan ini. (Ang)
