Kaltimedia.com, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti maraknya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur termasuk kota Tepian.
Dalam hal ini, Deni sapaan akrabnya meminta kepada pemerintah perlu lebih selektif dalam memberikan izin usaha tambang demi mencegah kerusakan yang lebih parah.
Menurut Deni, proses perizinan yang longgar selama ini membuka peluang munculnya tambang ilegal maupun aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab.
Hal tersebut tentunya berdampak pada masyarakat yang harus menanggung beban kerusakan lingkungan, mulai dari pencemaran air hingga lubang tambang yang membahayakan keselamatan.
“Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebelum mengeluarkan izin. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari keputusan yang tidak matang,” tegasnya. Senin (18/8/2025).
Selain menekankan selektifitas izin, Deni juga meminta perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menjalankan kewajibannya sesuai aturan. Lantaran banyak perusahaan yang abai terhadap kewajiban reklamasi dan pengelolaan lingkungan pasca tambang.
Politisi asal Gerindra itu juga menyinggung peran organisasi masyarakat (ormas) yang kerap dilibatkan dalam pengelolaan dampak tambang.
Kendatii demikian, kata Dia, tidak semua ormas memiliki kapasitas memadai, sehingga pemerintah perlu memastikan hanya pihak yang berkompeten dan berlegalitas jelas yang dilibatkan.
“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ormas dijadikan tameng atau formalitas, sementara masalah lingkungan tetap dibiarkan,” ujarnya.
Maaka dari itu, perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan tambang. Ia menilai, keuntungan ekonomi dari pertambangan tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian alam.
“Seleksi yang ketat dan pengelolaan tambang yang bertanggung jawab adalah kunci agar tidak muncul masalah baru di kemudian hari,” tutup Deni. (Adv/Df)
