Samarinda, Kaltimedia.com – Ancaman krisis pangan yang mulai terasa di beberapa wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Ia menegaskan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus meningkatkan kesiapsiagaan, tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai amanat undang-undang.
Menurut Sapto, kekeringan yang terjadi akibat musim kemarau seharusnya sudah dapat diprediksi dan diantisipasi sejak awal. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kerawanan pangan di Kaltim sebenarnya telah lama teridentifikasi.
“Kita di DPRD Kaltim mendorong Pemprov untuk segera menyusun langkah konkret. Dalam waktu dekat, akan ada pertemuan khusus untuk membahas persoalan ini. Saya sendiri pernah terlibat dalam tim penyusun RTRW lahan pertanian berkelanjutan, jadi saya tahu masalah ini bukan hal baru,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Salah satu fokus Sapto adalah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang memiliki luas wilayah sekitar 20.000 kilometer persegi. Ia meminta agar daerah tersebut melakukan mitigasi dan pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta menetapkan wilayah lumbung pangan untuk komoditas strategis seperti padi, jagung, dan sumber karbohidrat lainnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan tata ruang harus melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi menjadi tambang atau sektor non-pertanian lainnya. Perhatian serupa juga diarahkan pada Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Penajam Paser Utara (PPU).
Sapto menyoroti PPU yang pernah menjadi lumbung padi Kaltim, namun kini luas lahan pertaniannya menyusut drastis dari sekitar 600 ribu hektare menjadi hanya 200 ribu hektare.
“Dulu tidak pernah krisis pangan, sekarang justru krisis. Ini ironis. Kesalahan ada di mana? Harus kita evaluasi bersama,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar seluruh kabupaten/kota duduk bersama, menyusun mitigasi secara detail, dan bersiap menghadapi tantangan baru, termasuk keberadaan Ibu Kota Negara (IKN). Dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta jiwa, Kaltim saat ini hanya mampu memenuhi 20–30 persen kebutuhan pangan secara mandiri, sisanya bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Kubar harus tahu potensi lahannya apa, Mahulu apa, PPU apa. Semua harus dimaksimalkan. Kita butuh komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, eksekutif, dan legislatif. Kalau tidak, kita hanya menunggu bencana,” katanya.
Selain perlindungan lahan, Sapto juga menekankan pentingnya infrastruktur. Wilayah perbatasan seperti Tering, Ujoh Bilang, dan Long Apari membutuhkan akses transportasi yang memadai agar ekonomi lokal dapat berkembang.
“Kalau akses lancar, ekonomi akan tumbuh di kanan-kiri jalan. Pemkab Mahulu, Pemkab Kubar, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
