Samarinda, Kaltimedia.com – Hasil uji kualitas beras di Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini menunjukkan temuan mengejutkan: dari 17 merek yang beredar, hanya satu yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Temuan ini memicu kekhawatiran publik sekaligus membuka peluang bagi penguatan produksi beras lokal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk memberdayakan petani daerah. Ia mengapresiasi langkah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) yang melakukan pengawasan ketat, namun mengingatkan agar penarikan beras non-SNI tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Kalau pencabutan dilakukan tanpa strategi, pasokan bisa terganggu dan harga melonjak. Saat ini saja beras premium sudah mencapai Rp15.400 per kilogram,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Firnadi menegaskan, meski kualitas beras non-SNI berada di bawah standar, tidak ditemukan masalah dari sisi kesehatan. Namun, jika penarikan tetap dilakukan, ia melihat adanya peluang bagi petani, penggilingan padi, dan koperasi desa untuk mengisi pasar.
“Mereka hanya perlu pendampingan teknis supaya hasil panen sesuai standar,” tambahnya.
Politisi ini juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif, terutama di wilayah sentra padi seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Ia mendorong regulasi tegas untuk mencegah alih fungsi lahan serta memastikan bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen.
“Ketersediaan lahan pangan yang berkelanjutan adalah kunci. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang kuat dan dukungan nyata agar petani tetap mau bertani,” tegas Firnadi.
Ia pun mendukung usulan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang mengajak perusahaan tambang menyediakan 200 hektare lahan untuk program ketahanan pangan.
“Yang terpenting adalah ada rencana yang jelas untuk melindungi dan mengelola lahan pangan tersebut,” ucapnya.
Firnadi optimistis, jika ditangani dengan tepat, temuan beras non-SNI ini bisa menjadi titik balik menuju kemandirian pangan di Kaltim, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. (Rfh)
Editor: Ang
