Samarinda, Kaltimedia.com – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, mendesak Pemerintah Provinsi serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses. Menurutnya, suara rakyat yang disampaikan para wakil rakyat bukan sekadar formalitas.
“Apa yang kami bawa dalam forum resmi ini bukan cerita fiktif. Itu murni suara dari masyarakat di lapangan. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata,” ujarnya.
Subandi mengakui tak semua aspirasi bisa langsung direalisasikan, namun menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar warga memahami proses, regulasi, dan keterbatasan anggaran.
“Kurangnya penjelasan membuat masyarakat salah paham dan kecewa. Mereka berhak tahu alasan di balik keterlambatan atau tidak terealisasinya program,” tegasnya.
Ia menyebut sebagian besar aspirasi yang diterima menyangkut kebutuhan mendesak, seperti infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Karena itu, pemerintah dituntut lebih transparan dan proaktif.
Tak hanya menyoroti eksekutif, Subandi juga mengingatkan disiplin internal DPRD. Ia menegaskan pentingnya kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna, terlebih dengan aturan baru soal absensi.
“Jika ada anggota dewan bolos enam kali berturut-turut tanpa alasan jelas, fraksi harus memberi teguran. Kita tidak bisa terus menunda rapat karena kuorum tidak tercapai. Ini soal amanah rakyat,” tandasnya.
Subandi berharap ke depan terjalin sinergi lebih kuat antara DPRD dan Pemprov Kaltim untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terwujud.
“Tujuan kita sama: membawa hasil nyata untuk rakyat. Bukan sekadar catatan di kertas, tapi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tutupnya. (Rfh)
Editor: Ang
