Jakarta, Kaltimedia.com — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan peningkatan anggaran signifikan untuk tahun 2026 dalam rapat bersama Komisi III DPR terkait pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Senin (7/7/2025) kemarin.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena), Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat. Ia mengungkapkan bahwa Polri mengajukan anggaran sebesar Rp173,4 triliun, meningkat 70 persen dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berada di angka Rp126,6 triliun.
“Angka tersebut naik sekitar Rp46,8 triliun dari anggaran tahun sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun, maka peningkatannya mencapai Rp63,7 triliun,” jelas Wahyu dalam pemaparannya.
Usulan anggaran ini telah terlebih dahulu diajukan kepada Kementerian Keuangan melalui surat resmi Kapolri tertanggal 10 Maret 2025.
Wahyu merinci bahwa anggaran yang diajukan akan difokuskan ke tiga pos utama, yaitu belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun, belanja barang senilai Rp13,8 triliun, serta belanja modal sebesar Rp45,1 triliun.
Belanja pegawai akan diarahkan untuk pembiayaan gaji personel baru hasil rekrutmen serta penyesuaian tunjangan kinerja bagi sekitar 80 persen anggota Polri dan ASN di lingkungan kepolisian.
Sementara itu, belanja barang akan mendukung aktivitas operasional yang bersifat strategis, termasuk pengembangan Polda baru di wilayah Papua Tengah dan Papua Barat Daya, pembentukan satuan kerja baru, serta peningkatan fasilitas seperti command center dan pengamanan wilayah perbatasan serta pulau terluar.
Belanja modal juga menjadi fokus utama. Polri berencana memanfaatkannya untuk pembelian kendaraan listrik, kapal patroli cepat di wilayah perbatasan, penguatan sarana penyidikan tindak pidana narkotika dan kejahatan siber, serta pembangunan infrastruktur seperti markas Polsek dan rumah dinas bagi personel.
Menurut Wahyu, peningkatan anggaran ini tidak hanya bertujuan mendukung tugas-tugas teknis kepolisian, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi menuju pelayanan publik yang modern, responsif, dan adaptif terhadap tantangan keamanan nasional yang makin kompleks. (Ang)
