Samarinda – Dalam masa jabatan Presiden RI dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto, telah menginstruksikan untuk melaksanakan kebijakannya terkait efisiensi anggaran, demi suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi prioritas utama.
Mengenai hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, berpendapat efisiensi tersebut cukup berdampak terhadap pembangunan di Kota Samarinda, sebab sebelum adanya kebijakan ini sudah terbatas anggarannya.
“Anggaran saat ini yang tidak dipotong saja sudah tidak cukup, apalagi dengan adanya efisiensi, otomatis terjadi pengurangan. Akhirnya, kita kesulitan dalam perencanaan pembangunan,” kata Samri menjelaskan, Senin (24/2).
Samri pun menyebut jika pihaknya tidak menyetujui efisiensi angggaran ini, karena dinilai membuat proses pembaangunan di daerah, khsusunya Samarinda menjadi terhambat
Lebih lanjut, dirinya menilai soal program MBG perlu di evaluasi lagi, sebab memerlukan ratusan triliun rupiah, dan jumlah tersebut tidak sedikit hanya demi program yang menjadi prioritas itu.
“Mereka (masyarakat) tidak perlu makan gratis, tetapi pendidikan gratis. Saya sepakat jika anggaran itu dialihkan ke pendidikan gratis atau program lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Selain itu Gubernur Kaltim dan Wakil yang terpilih, Rudi Mas’ud – Seno Aji, sebelumnya memiliki program ‘Gratis Pol’ untuk seluruh warga Kaltim saat kampanye.
Tetapi, Samri masih belum mengetahui apa yang bakal di gratiskan, namun sebelumnya pernah disebutkan akan ada gratis pendidikan yang digaungkan oleh pemimpin daerah Bumi Etam tersebut.
“Kalau di pendidikan kan banyak kebutuhannya, seperti seragam, buku, dan lainnya. Kalau Gubernur sudah menetapkan pendidikan gratis dalam hal administrasi, mungkin anggaran dari pusat bisa dialihkan ke pakaian gratis. Itu juga masih menjadi beban masyarakat,” katanya Samri. (Adv/dy)
