Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun. (Sumber foto: The Guardian)
SEOUL – Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun ditangkap Kejaksaan Korea Selatan. Penangkapan itu diduga atas perannya dalam deklarasi darurat militer, Minggu (8/12/2024)
Menurut kantor berita Yonhap yang dilansir dari CNBC Indonesia, Kim sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri, Rabu (4/12). Dia dipandang sebagai tokoh utama dalam deklarasi darurat militer singkat hari Selasa (3/12). Seorang pejabat militer senior yang juga mengajukan untuk memakzulkan Yoon oleh anggota oposisi mengatakan Kim telah mengajukan usulan darurat militer tersebut kepada Yoon.
Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu, yang dipicu oleh upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer. Tetapi pemimpin partainya sendiri mengatakan bahwa presiden pada akhirnya harus mengundurkan diri.
Tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim. Dia secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pada pukul 1:30 pagi Minggu (16.30 GMT pada hari Sabtu).
Meski demikian, kantor tersebut belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan kepada kejaksaan terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su, menuduh mereka melakukan pengkhianatan.
Kim juga menghadapi larangan bepergian saat jaksa masih melakukan proses penyelidikan.
Polisi nasional juga sedang menyelidiki klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama.
Yon mengejutkan negara pada Selasa malam ketika ia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya pasukan anti-negara dan lawan politik yang menghalangi.
Lalu, Yoon membatalkan perintah itu enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang keputusan tersebut.
Pernyataan darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama AS, ke dalam krisis politik terbesar dalam beberapa dekade, yang mengancam akan menghancurkan reputasi negara tersebut sebagai kisah sukses demokrasi. (*/pry)
