
Jakarta, Kaltimedia.com – Program Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai sebagai meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan, mendapatkan apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Hal ini merupakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara internal dan berkelanjutan oleh setiap kementerian/lembaga. Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Kementrian ATR/BPN, dimana mereka telah menggagas satu konsep WTAB itu sendiri.
“Saya memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN yang telah menggagas satu konsep WTAB. Ini adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan nasional, salah satunya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Hadi Tjahjanto pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WTAB yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (20/08/2024).
Menurut dirinya, WTAB dinilai baik oleh Menko Polhukam, karena dapat menghilangkan persoalan yang sering terjadi dalam sistem birokrasi. Di antaranya seperti egoisme sektoral, proses administrasi yang berbelit, aturan tumpang tindih, sistem yang tidak transparan, kemudian pada akhirnya menciptakan perilaku dan budaya yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang.
“Semuanya memberikan peluang aparatur untuk melakukan tindakan yang merugikan, jika dibahasakan saat ini pungli (pungutan liar, red). Oleh sebab itu, WTAB adalah bagian dari menghilangkan proses administrasi yang berbelit itu,” ungkapnya.
Tidak hanya sampai disitu saja, dengan adanya pembentukan WTAB yang menjadi bagian dari pembangunan Zona Integritas Sistematis, Lengkap, dan Berkelanjutan ini menurut Menko Polhukam adalah wujud nyata komitmen serta konsistensi kerja keras dari jajaran Kementerian ATR/BPN yang patut menjadi model bagi semua kementerian/lembaga.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa memang pembangunan Zona Integritas itu penting. Menurutnya, yang jadi penentu kemajuan maupun kemunduran suatu organisasi adalah dalam aspek sumber daya manusianya.
“Termasuk peradaban masyarakat kita, ini lebih kepada aspek manusianya,” ucap AHY.
Dalam hal ini, ia berpendapat perlu ada keseimbangan antara kapasitas dan integritas dari sumber daya manusia itu sendiri.
“Pembangunan bisa terjadi setiap saat tapi yang sering juga saya ingatkan, kapasitas bangsa tanpa integritas itu berbahaya. Orang per orang juga demikian, pintar tapi tidak punya moralitas yang baik juga berbahaya. Tapi sebaliknya, integritas saja tanpa kapasitas diri yang mumpuni, kita tidak akan jalan kemana-mana,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; mewakili Menteri PANRB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto; jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia; serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (ANG)





