Kutai Kartanegara, Kaltimedia.com – Aparatur desa se Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) usulkan kenaikkan Alokasi Dana Densa (ADD) jadi 14 persen. Adapun kenaikkan tersebut, melihat banyaknya program pembangunan yang harus dikerjakan.
Usulan tersebut berdasarkan hasil rapat oleh Perhimpunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDSI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kukar, Tenggarong Sabtu (20/5/2023) kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menjelaskan, anggaran untuk desa telah melewati 10 persen dari APBD.
“Anggaran untuk desa sebenarnya sudah 12 persen, karena di luar ADD juga ada BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) meskipun tidak semua desa yang dapat tapi persentasinya sudah lebih 10 persen,” jelasnya.
Ketua APDESI Kukar, Yahya mengatakan Pemkab Kukar saat ini masih mengalokasikan ADD di bawah amanat Undang-Undang Desa yakni minimal 10 persen dari APBD.
“Menurut hitungan kawan-kawan BPD, alokasi yang diberikan pemda saat ini baru 7,7 persen. Itu termasuk benkeu RT,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya menuturkan, pada tahun 2022 ada silpa sebesar 2,2 triliun dan pada tahun 2023 APBD Kukar naik menjadi 7,7 triliun.
“Tidak ada salahnya jika desa meminta tambahan anggaran,” tuturnya.
Sampai saat ini ADD rata-rata di setiap desa khususnya di Kukar mencapai angka 1,4 sampai 1,5 miliar per tahunnya. Jika usulan kenaikan tersebut disetuji, diperkirakan setiap desa menerima anggaran sebesar 3 miliar lebih.
Rodiani selaku Ketua PAPDESI menambahkan, adapun alasan kenaikkan tersebut dirasa sangat penting. Pasalnya beban pembangunan di desa cukup besar, dimana kebijakan pemerintah daerah kini dibiayai oleh desa.
“Tenaga honor RT, Posyandu, hingga Linmas dilimpahkan ke desa,” tambahnya. Dirinya pun berharap, dengan adanya usulan tersebut dapat diterima oleh pemerintah daerah dan dikabulkan melalui APBD Perubahan tahun ini. (Ang)
