SAMARINDA – Selama periode pandemi saat ini banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya. Tentu saja imbas Covid-19 yang menyerang berbagai lini termasuk ekonomi, sehingga perusahaan pun tak sanggup menggaji karyawannya.
Untuk di Samarinda, berdasarkan laporan yang diterima Komisi IV DPRD Samarinda, banyak warga yang mengadu mengenai PHK.
“Memang ada juga laporan masuk ke kami di komisi. Sejauh ini, pengaduan yang sering diterima diantaranya berkaitan dengan pesangon dari perusahaan,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, Rabu (9/3/2022).
Jelasnya, persoalan tersebut bisa diadukan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Samarinda secara tertulis. Tentu saja agar dapat penindakan lebih lanjut.
Sri menambahkan ada beberapa warga di antaranya yang seharusnya mendapat 3 kali pesangon, namun baru dibayar sekali. Ia tak menampik ada perusahaan yang tidak taat prosedur hukum, maupun memenuhi kewajiban terhadap karyawan yang di-PHK.
Oleh karena itu, ia berharap disnaker bisa melakukan penertiban pada perusahaan-perusahaan tersebut.
“Tentu, ini jadi catatan buat pemerintah agar lebih aktif lakukan pengawasan,” katanya. (Advertorial)
