Samarinda – Truk yang mengantri BBM jenis solar membuat risih pengguna jalan karena terparkir di pingir sepanjang jalan dekat pengisian bahan bakar. Untuk itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Samarinda, menggelar hearing sebagai upaya penanganan serta menjawab keluhan masyarakat, di ruang rapat utama DPRD Kota, pada Rabu (03/11/2021).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, Ketua Komisi III DPRD Samarinda memimpin langsung rapat tersebut. Bahkan agendanya kali ini turut dihadiri oleh Dinas Perhubungan, perwakilan Pertamina, Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Kasat Lantas Polresta, dan Satpol PP Kota Samarinda serta Biro Ekonomi Pemkot Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, bahwa adanya krisis solar ini di akibatkan adanya perbedaan harga, mengingat krisis solar ini sangat berkaitan dengan penjualan batu bara yang meningkat.
“Marak penggunaan solar tertinggi karena adanya penjualan batu bara yang meningkat,” ucap Angkasa, usai hearing.
Lebih lanjut, pihaknya akan segera menelusuri terkait maraknya kelangkaan solar hingga menyebabkan antrian yang panjang. Sehingga pun juga akan terus berupaya untuk mendapatkan titik terang atas kejadian tersebut.
“Secepatnya kita akan kita kirimkan rekomendasi kepada pemerintah apabila sudah ada titik terang, namun kami akan membahas lebih dalam bersama komisi,” terangnya.
Sebelumnya dalam RDP tersebut pihak Pertamina mengatakan kuota solar untuk Kota Samarinda tidak pernah dikurangi. Akan tetapi, Angkasa menilai dengan adanya pernyataan dari pihak pertamina seharusnya masyarakat tidak perlu mengantri solar hingga menyebabkan kemacetan serta memakan bahu jalan.
“Yang perlu kami ingin tahu, solar itu kemana?, kalau kuotanya utuh seharusnya tidak perlu antri,” tegasnya.
Angkasa sendiri berasumsi bahwa hal ini ada kaitan erat dengan perusahaan pertambangan batu bara. Karena dalam situasi maraknya penjualan batu bara yang meningkat tetapi penjualan BBM berjenis solar ini dengan bersubsidi lebih tinggi.
“Kami akan kembali coba rapat internal Komisi dulu, jika sudah jelas baru nanti akan kami tentukan waktu sidak ke lapangan,” tandasnya. (Adventorial/im)
Editor: (dy)
