SAMARINDA – Drama baru pergantian ketua DPRD Kaltim kembali bergulir. Sempat berjalan alot dalam Paripurna yang berlangsung kemarin, dari delapan fraksi, hanya fraksi Gerindra yang menolak dilanjutkan pergantian ketua DPRD.
Tujuh fraksi lainnya menyetujui diteruskannya pergantian ketua DPRD Kaltim. Bahkan yang terbaru, berhembus kabar adanya lobi Fraksi Golkar ke seluruh Fraksi di DPRD Kaltim untuk menyetujui hal tersebut.
Hal tersebut dibenarkan oleh sekretaris Fraksi Golkar Nidya Listiyono, Rabu (3/11/2021). Tio sapaannya, mengatakan hal tersebut bukanlah lobi-lobi fraksi Golkar, melainkan proses pendekatan komunikasi ke seluruh Fraksi agar kelanjutan pergantian ketua DPRD terus dilakukan.
“Kami berkomunikasi, ini lembaga ya, kepada semua anggota DPRD dari Golkar ada surat dari DPP terkait pergantian posisi. Itu kami komunikasikan pasti,” ucapnya.
Namun Tio membantah jika disebut saat lobi Fraksi, pihaknya memberikan ‘pelicin’ berupa dana besar ke seluruh Fraksi. Sebutnya dukungan Fraksi lain dikarenakan kesadaran masing-masing Fraksi terkait kelanjutan pergantian ketua DPRD Kaltim tersebut.
“Aku ini gak punya duit, apa yang mau dibagi. Agak repot kalau yang ini. Enggak lah. Ini proses ber-DPR ini kan, proses komunikasi dan musyawarah mufakat. Saya fikir yang menghembuskan itu ya nanti tanya saja sama orangnya. Saya tidak banyak duit ini,” serunya.
Tambahnya lagi, dugaan adanya cacat hukum jika pergantian terus dilakukan di tengah perjuangan Makmur HAPK di pengadilan negeri itu tidak masalah. Tio meyakini semua tindak tanduk yang dilakukan itu tidak melawan hukum.
“Bahwa kami menunggu keputusan Mahkamah Partai, ketika keputusan sudah keluar tentu harusnya berjalan. Terkait proses hukum selanjutnya, kan tidak ada larangan ya. Kami juga menghormati proses hukum. Tapi proses di lembaga ini juga harus dihormati kan. Artinya sama-sama jalan,” jelasnya. (pry)
