KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kukar melalui rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mengeluarkan wacana mengenai pengelolaan kas daerah agar tidak di Bankaltimtara saja. Hal ini dikarenakan keluhan dari stakeholder atau pemangku kepentingan terkait kinerja Bankaltimtara.
Yang paling disorot adalah sumbangsih bank plat merah tersebut cukup dipertanyakan, mulai dari soal program corporate social responsibility atau csr, hingga terkait saluran pemberian pinjaman. Karena hal tersebut menjadi landasan untuk membagi pengelolaan kas daerah.
“Kita untuk menjembatani, keluhan masyarakat. Ini menjadi tolak ukur kemajuan daerah,” ungkap Ketua Komisi III, Andi Faisal.
Tambahnya, pembagian pengelolaan kas daerah dinilai dapat menciptakan daya saing antar bank. DPRD Kukar juga ingin memfasilitasi bank lain untuk bisa membantu mengembangkan perekonomian masyarakat, termasuk sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta program lainnya.
Hal itupun sudah dibahas pada rakor kemarin, yang dipimpin oleh Andi Faisal sendiri selaku Ketua Komisi III DPRD Kukar, anggota Komisi III Ahmad Yani dan Fachruddin. Turut hadir perwakilan Pemkab Kukar, yaitu Assisten III Pemkab Kukar, Muhammad Irvan Pranata, BPKAD, DPMPD, Bapenda, dan Bagian Hukum Setkab Kukar.
Sebenanrya DPRD Kukar telah mengundang pihak manajemen Bank Kaltimtara namun tidak ada satupun perwakilan Bank Kaltimtara yang hadir.
“Artinya mereka memberikan tanggapan, jujur saja kami kecewa. DPRD aja tidak dihargai apalagi masyarakat dibawah,” seru Andi Faisal. (adv/ar)
